JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) untuk program pengembangan dan hilirisasi perkebunan tebu tahun 2026 guna mengejar target pengembangan kawasan tebu nasional seluas 97.970 hektare di 11 provinsi. Langkah percepatan dilakukan dengan menggerakkan seluruh pabrik gula, baik BUMN maupun swasta, agar terlibat aktif dalam pemenuhan CPCL dan verifikasi lahan di lapangan.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Ali Jamil, menegaskan percepatan CPCL menjadi kunci agar program pengembangan tebu nasional dapat terealisasi penuh pada 2026 sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
“Kami meminta seluruh pabrik gula, baik SGN, RNI maupun swasta untuk bergerak cepat membantu pemenuhan CPCL. Target pengembangan tebu tahun 2026 harus tercapai sesuai arahan Bapak Menteri Pertanian,” kata Ali Jamil dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penetapan CPCL Program Hilirisasi Perkebunan Tebu di Surabaya, Selasa (26/5/2026).
Menurutnya, pemerintah saat ini tidak hanya fokus pada perluasan areal tanam, tetapi juga membangun ekosistem hilirisasi tebu yang terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk memperkuat produksi gula nasional.
Oleh karena itu, percepatan verifikasi data CPCL yang telah disampaikan kepada dinas perkebunan kabupaten/kota, provinsi hingga BRMP (Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) terus didorong agar proses penetapan dapat segera diselesaikan. Kelengkapan dokumen terhadap surat keputusan yang telah terbit juga diminta dipenuhi secara cepat dan tepat.
Selain menggandeng PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), RNI dan pabrik gula swasta, Kementan juga mengoptimalkan berbagai potensi lahan untuk memenuhi sisa target CPCL nasional. Sejumlah kawasan potensial yang tengah diidentifikasi antara lain lahan milik TNI AD, TNI AL, TNI AU, Perhutani, Perhutanan Sosial hingga lahan potensial lainnya.
