Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pendaftaran dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan moratorium ini menjadi salah satu langkah yang diambil pimpinan baru BGN dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus penataan pelaksanaan program.
“Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran,” kata Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di gedung BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Nanik menjelaskan terdapat empat langkah utama yang disiapkan BGN untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG. Pertama, refocusing penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran. Kedua, penghentian sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru.
“Dalam rangka efisiensi anggaran maka hal yang kami lakukan adalah pertama refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru,” ujarnya.
Langkah ketiga adalah membenahi dapur-dapur yang telah beroperasi agar sesuai standar, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Langkah keempat ialah memperluas pelaksanaan MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan skema yang lebih efisien dan tak sepenuhnya bergantung pada APBN.
“Kami concern hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal 268 (triliun), kami berharap masih bisa menurunkan lagi namun tidak mengurangi sasaran,” ujarnya.
Terkait moratorium dapur baru, Nanik mengatakan BGN akan terlebih dahulu merapikan dan mengevaluasi dapur yang sudah beroperasi. Saat ini, jumlah dapur MBG yang aktif telah mencapai lebih dari 27 ribu unit.
“Nah saat ini sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, enam saja. Jadi moratorium,” katanya.
Ia mengatakan kebijakan tersebut juga diambil karena sebaran dapur MBG belum merata. Banyak dapur terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan aglomerasi, sementara sejumlah daerah 3T belum terlayani secara optimal.
“Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” ujarnya.
BGN juga akan mengevaluasi kebutuhan dapur di setiap wilayah agar pembangunan fasilitas tidak berlebihan dan tetap efisien. Setelah pemetaan selesai dilakukan, BGN akan menentukan apakah moratorium perlu dicabut atau dilanjutkan.
Selain menghentikan sementara penambahan dapur baru, BGN akan melakukan pembenahan terhadap dapur yang telah beroperasi. Dapur yang tidak memenuhi standar kualitas makanan maupun tata kelola akan dievaluasi hingga berpotensi disuspensi.
Untuk memperluas jangkauan MBG di daerah 3T, BGN juga tengah mengkaji sejumlah alternatif skema pembiayaan. Dari pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah, hingga penggunaan dapur yang sudah tersedia, seperti kantin sekolah atau fasilitas umum lainnya.
“Kita juga intinya tidak harus membangun dapur baru. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah. Karena 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru,” imbuhnya.
(bel/amw)
