Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Setelah melalui proses pemantauan dan evaluasi yang berlangsung selama kurang lebih satu setengah tahun, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan penyegaran kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Sebagai langkah penguatan tata kelola kelembagaan sekaligus percepatan pelaksanaan program strategis di bidang pemenuhan gizi masyarakat.
Keputusan pergantian pimpinan BGN diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Ruang Sidang Kabinet, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo didampingi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (Kemensetneg, 2/6/2026).
Dalam susunan kepemimpinan yang baru, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Ia akan didampingi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono yang dipercaya mengemban tugas sebagai Wakil Kepala BGN. Pergantian ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas organisasi, meningkatkan efektivitas koordinasi antarlembaga, serta mempercepat pencapaian target-target pembangunan gizi nasional.
Kepemimpinan baru diharapkan mendorong pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berbagai agenda peningkatan kualitas gizi masyarakat secara lebih efektif, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Di tengah tantangan pemenuhan gizi nasional yang semakin kompleks, penguatan kelembagaan BGN dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan setiap intervensi kebijakan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Apresiasi Publik
Ketika informasi mengenai pergantian kepemimpinan BGN pertama kali mencuat ke ruang publik melalui media sosial, respons yang muncul tidak hanya berupa perhatian, tetapi juga apresiasi. Banyak kalangan melihat keputusan Prabowo sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG yang telah berjalan selama kurang lebih 18 bulan.
Apresiasi tersebut dapat dipahami karena publik menangkap adanya pesan bahwa program strategis nasional tidak kebal terhadap evaluasi. Di tengah tingginya ekspektasi masyarakat terhadap MBG, langkah pergantian pimpinan menunjukkan bahwa pemerintah bersedia melakukan koreksi dan perbaikan ketika ditemukan berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan.
Jika menilik kepemimpinan BGN sebelumnya, tidak sedikit terjadi miskomunikasi antara pimpinan BGN dan publik. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan kerap memunculkan polemik akibat lemahnya komunikasi publik yang dibangun. Padahal, banyak program pemerintah pada dasarnya memiliki tujuan yang baik dan mulia.
Namun, tujuan tersebut sering kali gagal dipahami secara utuh oleh masyarakat karena minimnya penjelasan, inkonsistensi pesan, serta kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi.
Belum lagi, selama ini rakyat sebenarnya telah lama menahan amarah, kekecewaan, dan kecurigaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan program MBG. Berbagai pertanyaan dan keraguan yang muncul di ruang publik akhirnya seolah menemukan jawabannya.
Kejaksaan Agung akhirnya mengungkap bahwa dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) telah memasuki babak baru. Mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewijk Pusung dan Sony Sonjayaresmi, ditahan setelah menjalani pemeriksaan intensif di Jakarta pada Rabu, 3 Juni 2026. (AntaraNews, 3/6/2026)
Dugaan korupsi ini bukan sekadar persoalan hukum yang menjerat sejumlah pejabat. Lebih dari itu, kasus ini menjadi pukulan telak bagi kepercayaan publik terhadap program yang sejak awal digadang-gadang untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Tindakan tersebut tidak hanya mencederai kepercayaan yang diberikan Prabowo, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap rakyat.
Kepemimpinan Teknokratik
Selain penunjukan Nanik S. Deyang sebagai kepala BGN, dari sisi akademisi, juga tertuju pada masuknya Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN. Sebelumnya, Agustina menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), lembaga yang selama ini memiliki peran strategis dalam pengawasan intern pemerintah dan penguatan tata kelola sektor publik.
Kehadiran Agustina dapat dibaca sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada percepatan pelaksanaan program MBG, tetapi juga pada penguatan aspek tata kelola, akuntabilitas, dan pengawasan. Di tengah besarnya skala program serta tingginya ekspektasi publik, dimensi pengawasan menjadi faktor yang tidak kalah penting dibandingkan aspek operasional.
Agustina bukan sekadar birokrat yang menempati posisi struktural di BPKP, ia juga teknokrat dengan rekam jejak panjang sebagai auditor investigatif yang terlibat dalam berbagai upaya penguatan sistem pengendalian intern pemerintah, mitigasi risiko, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk memastikan bahwa tata kelola MBG tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran dan pencapaian target penerima manfaat, tetapi juga pada efektivitas, efisiensi, dan integritas pelaksanaannya.
Saya meminjam istilah yang lazim digunakan dalam dunia audit, yakni tone at the top, yang merujuk pada komitmen, sikap, nilai, dan teladan yang ditunjukkan oleh pimpinan tertinggi organisasi dalam membangun budaya integritas, akuntabilitas, dan kepatuhan.
Jadi, dengan penempatan figur dengan latar belakang pengawasan pada posisi pimpinan BGN merupakan langkah yang relevan dengan tantangan yang dihadapi program MBG saat ini. Program yang melibatkan anggaran besar, rantai pasok yang kompleks, serta pelaksanaan lintas wilayah membutuhkan sistem pengawasan yang kuat agar berbagai potensi risiko dapat diidentifikasi dan ditangani sejak dini.
Karena itu, kehadiran Agustina di jajaran pimpinan BGN diharapkan mampu memperkuat fungsi pengendalian internal sekaligus mendorong reformasi kelembagaan yang lebih berkelanjutan. Bukan hanya memastikan program berjalan sesuai target, tetapi juga membangun fondasi tata kelola yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap berbagai tantangan implementasi di lapangan.
Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya sukses dari sisi cakupan penerima manfaat, tetapi juga menjadi contoh praktik kebijakan publik yang dikelola secara profesional dan berintegritas.
Pengawasan dan Pengelolaan
Dengan alokasi anggaran mencapai Rp268 triliun dan cakupan lebih dari 27.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, program MBG merupakan salah satu program strategis nasional dengan skala implementasi yang sangat besar.
Oleh karena itu, tugas kepemimpinan baru BGN tidak hanya memastikan seluruh SPPG beroperasi sesuai standar yang telah ditetapkan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik bahwa MBG merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Penguatan koordinasi dan kejelasan peran antaraktor menjadi agenda penting bagi kepemimpinan baru BGN, terutama agar implementasi program MBG tetap berjalan selaras dengan kerangka tata kelola yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.
Hal ini penting mengingat ekosistem MBG melibatkan banyak pihak, mulai dari BGN sebagai pengampu kebijakan dan pengendali program, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), yayasan pelaksana, SPPG, hingga berbagai mitra penyedia fasilitas dan rantai pasok pangan.
Dalam program berskala nasional yang menjangkau jutaan penerima manfaat, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau luasnya cakupan layanan. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan membangun tata kelola yang mampu mensinergikan seluruh aktor dalam satu sistem yang efektif, transparan, dan akuntabel. Karena itu, pembagian kewenangan yang jelas, mekanisme koordinasi yang terukur, serta pengawasan yang konsisten menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan program.
Keberlanjutan Pengawasan
Pengalaman selama 18 bulan pertama pelaksanaan MBG memberikan sejumlah pelajaran penting. Prabowo saat berdiskusi dengan jurnalis dan pakar pernah menyoroti peran aktif jajaran pimpinan BGN, khususnya Nanik Sudaryati Deyang, yang secara konsisten melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai unit layanan MBG di lapangan.
Pendekatan pengawasan yang intensif tersebut telah berujung pada penonaktifan lebih dari 1.030 dapur MBG yang dinilai belum memenuhi standar operasional dan kualitas layanan yang ditetapkan pemerintah. (AntaraNews, 19/3/2026). Langkah tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dalam program MBG tidak diposisikan semata sebagai instrumen penindakan, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas tata kelola.
Dalam kajian Dwi Urip Wardoyo mengenai: “Whistleblowing System dan Surprise Audit: Strategi Pencegahan Fraud,” audit mendadak dipahami sebagai pemeriksaan yang dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya sehingga objek yang diawasi tidak memiliki kesempatan untuk melakukan penyesuaian kondisi sebelum pemeriksaan berlangsung.
Pendekatan ini memungkinkan pengawas memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi operasional yang sebenarnya, sekaligus berfungsi sebagai instrumen deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi penyimpangan.
Sidak yang dilakukan BGN dapat dipahami sebagai bentuk pengawasan berbasis risiko (risk–based supervision). Sidak tidak hanya berfungsi mengidentifikasi berbagai deviasi implementasi di lapangan, tetapi juga menjadi mekanisme umpan balik untuk memastikan standar layanan, keamanan pangan, dan kualitas operasional tetap terjaga. Dengan kata lain, sidak berperan sebagai “alarm perbaikan” yang mengingatkan seluruh pelaksana program mengenai pentingnya kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.
Ke depan, penguatan fungsi pengawasan ini perlu diintegrasikan dengan penguatan desain kelembagaan MBG secara keseluruhan. Kehadiran Agustina Arumsari yang memiliki latar belakang panjang di bidang pengawasan internal pemerintah menjadi modal penting untuk memperkuat tone at the top dalam tata kelola BGN. Pesan yang ingin dibangun tidak hanya mengenai percepatan pelaksanaan program, tetapi juga komitmen terhadap integritas, pengendalian internal, dan akuntabilitas publik.
Harapannya, praktik korupsi di tubuh BGN tidak terulang kembali. Publik tentu mendambakan BGN yang bersih dan berintegritas, mengingat program MBG merupakan salah satu agenda strategis Prabowo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak semata diukur dari banyaknya dapur yang beroperasi atau besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari kemampuan negara memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Di titik inilah kepemimpinan baru BGN diuji: lewat nakhoda baru harapannya menghadirkan tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas layanan. Semoga nakhoda baru BGN mampu membawa MBG menjadi program yang reformis, efektif, dan bebas dari korupsi.
(miq/miq)
Add
as a preferred
source on Google
