Jakarta, CNN Indonesia —
Konservasi Indonesia (KI) resmi bermitra dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan untuk mengatasi degradasi ekosistem laut, memperkuat perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta menjawab tantangan pendanaan konservasi di tingkat tapak. Komitmen berkelanjutan ini disepakati melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada peringatan Hari Laut Sedunia 2026 di Nusa Dua, Bali.
Kerja sama berdurasi lima tahun ini secara khusus membidik penyempurnaan program pengalihan utang untuk terumbu karang atau Tropical Forest and Coral Reefs Conservation Act (TFCCA) serta pengelolaan Blue Abadi Fund (BAF). Skema-skema pendanaan alternatif tersebut dirancang untuk mengatasi kesenjangan anggaran pengelolaan laut yang selama ini kerap menjadi tantangan terbesar di berbagai daerah.
Senior Vice President and Executive Chair KI, Meizani Irmadhiany, menguraikan bahwa penguatan kompetensi sumber daya manusia di tingkat tapak, termasuk pengakuan terhadap masyarakat adat dan pesisir merupakan kunci keberhasilan dari seluruh rencana aksi ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kerusakan ekosistem laut akibat dampak aktivitas yang terekam dalam berbagai ekspedisi ilmiah menunjukkan bahwa pengelolaan laut harus terintegrasi secara utuh. Data sains yang dihasilkan dari peneliti kami ini diharapkan dapat melengkapi ketersediaan data kepada pengelola kawasan,” paparnya.
Meizani menegaskan, sebagai satu kesatuan ekologis yang lintas batas administratif, efektivitas perlindungan laut akan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kompetensi para pengelolanya. “Melalui kesepakatan ini, kita harus memastikan bahwa dokumen kerja sama ini hidup di dalam keseharian masyarakat pesisir, mengamankan lumbung pangan mereka, dan menjaga kelestarian spesies laut yang dilindungi dari ancaman degradasi,” tutur Meizani.
Sementara, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara mengatakan bahwa kolaborasi ini penting dalam mendorong pengelolaan kelautan yang berkelanjutan melalui pengembangan berbagai instrumen dan skema pendanaan inovatif.
Menurutnya, wilayah laut Indonesia yang sangat luas memiliki beragam tantangan, mulai perubahan iklim hingga tekanan terhadap sumber daya kelautan, sehingga diperlukan dukungan multipihak yang berbasis sains dan inovasi.
Koswara menambahkan harap agar upaya ini dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir
Melalui pengembangan skema pendanaan inovatif seperti Blue Halo S dan Manta Impact Bond, kami mendorong penguatan pengelolaan kawasan konservasi, perlindungan spesies laut yang dilindungi dan terancam punah, serta pengelolaan karbon biru sektor kelautan yang lebih produktif,” kata Koswara usai prosesi penandatanganan.
Ruang lingkup PKS ini mencakup perluasan kawasan konservasi serta Kawasan Berdampak Konservasi (Other Effective Area-Based Conservation Measures/OECMs) di wilayah-wilayah kritis.
Lokasi prioritas yang disasar membentang dari wilayah barat hingga timur Nusantara, meliputi Nias di Sumatra Utara, Bintan di Kepulauan Riau, Wetar di Maluku, Morotai di Maluku Utara, Belu dan Sumba di Nusa Tenggara Timur, Teluk Saleh di Nusa Tenggara Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, Fakfak dan Kaimana di Papua Barat, hingga Biak-Supiori di Papua.
Perhelatan Hari Laut Sedunia 2026 juga diisi dengan rangkaian lokakarya mendalam yang membahas peta jalan pengelolaan kelautan berbasis masyarakat. Forum ini menjadi ruang perjumpaan penting bagi para masyarakat, praktisi, akademisi, dan pemerintah untuk menyelaraskan persepsi mengenai pelindungan ekosistem karbon biru dan mitigasi perdagangan karbon di sektor kelautan.
Keterlibatan aktif kelompok masyarakat penggerak (community champions), tokoh masyarakat pesisir, dan kawan laut menjadi penggerak utama dalam kemitraan ini. Di sektor budi daya, para penggerak lokal di bidang rumput laut Desa Manadang, Kaliuda, Sumba Timur, NTT membagikan praktik terbaik mengenai pengelolaan komoditas bahari yang ramah lingkungan dan bebas dari eksploitasi merusak.
Christiani Valentine dari BUMDes Manandang Kaliuda menjelaskan bahwa kemampuan memproduksi dan menjual bibit unggul secara mandiri tidak hanya mendongkrak pendapatan masyarakat Sumba Timur menuju kemandirian desa, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap kelestarian ekosistem pesisir serta perlindungan terumbu karang setempat.
“Melalui kolaborasi antara KI dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembibitan rumput laut berkelanjutan di Pantai Lendunga kini telah berhasil melipatgandakan kapasitas budidaya petani dari yang semula hanya memiliki 5 tali bibit menjadi 185 tali siap panen,” ujar Christiani.
Selain para pembudi daya, forum ini juga menyoroti aksi nyata dari tokoh pemuda pesisir yang mendedikasikan diri pada pemulihan lingkungan laut. Melalui Youth Ocean Jamboree yang dirancang KI bersama Conservation International Timor-Leste, merupakan ruang pertama bagi para pemuda lintas negara bersinergi.
Youth Ocean Jambore sendiri adalah sebuah inisiatif menghubungkan para generasi muda untuk mendapatkan akses membangun kapasitas dan saling berbagi dalam upaya konservasi laut di lintas wilayah.
Antusiasme kegiatan ini diungkapkan oleh
Salah satu anggota Youth Ocean Jamboree asal Timor-Leste, Giorgina Soares mengaku bersemangat mendapatkan pengalaman yang dinilainya sangat berharga.
“Ini kesempatan luar biasa. Saya belajar langsung teknik ilmiah untuk memantau biota laut seperti hiu dan pari. Saya telah membawa ilmu ini ke negara saya dan mengajak teman-teman di sana menjaga laut, sebab laut yang lestari berarti menjaga masa depan generasi kami,” pungkasnya.
(rea/rir)
Add
as a preferred
source on Google
