Bank Dunia Ingatkan soal Defisit APBN Indonesia hingga Beban Subsidi (Foto: Okezone)
JAKARTA – Fleksibilitas ruang fiskal Indonesia dilaporkan kian menyempit di tengah melonjaknya kebutuhan pendanaan untuk mengeksekusi berbagai program prioritas nasional serta tingginya beban belanja subsidi akibat gejolak harga energi di pasar global.
Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia memproyeksikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan tertahan di angka 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sepanjang tahun 2026 hingga 2027, sebelum diprediksi turun tipis ke level 2,7 persen pada tahun 2028.
Menurut analisis Bank Dunia, kombinasi antara tebalnya alokasi anggaran subsidi energi dan realisasi program-program strategis berskala besar menjadi jangkar utama yang menekan postur keuangan negara.
“Defisit diperkirakan tetap tinggi pada 2,8 persen dari PDB pada 2026, mencerminkan tekanan gabungan dari meningkatnya belanja subsidi dan program prioritas berskala besar,” tulis Bank Dunia dalam laporan resminya, Jakarta, Sabtu (13/6/2026).
Menurut Bank Dunia, pos pengeluaran atau konsumsi pemerintah masih memegang peranan krusial sebagai dinamo penggerak pertumbuhan ekonomi domestik di tengah pekatnya ketidakpastian iklim usaha global.
Kendati demikian, tingginya ketergantungan struktur ekonomi terhadap belanja APBN ini menyimpan bom waktu yang cukup riskan bagi ketahanan fiskal jangka panjang.
Bank Dunia memproyeksikan konsumsi pemerintah akan bergerak semakin kuat seiring berjalannya berbagai program kerja prioritas. Di saat yang sama, lonjakan harga minyak mentah dunia berpotensi besar memicu pembengkakan nilai subsidi energi, yang pada akhirnya memangkas ruang gerak finansial yang dimiliki pemerintah.
“Ketergantungan pada konsumsi pemerintah mengandung risiko mengingat ruang fiskal yang terbatas dan meningkatnya biaya subsidi di tengah aturan fiskal yang diatur undang-undang,” jelas Bank Dunia dalam nota analisisnya.
Meski dibayangi awan kelabu dari sisi pengeluaran, Bank Dunia masih melihat adanya titik cerah dari lini penerimaan negara yang diperkirakan akan mulai merangkak naik dalam beberapa tahun ke depan. Tren pemulihan ini didorong oleh tuntasnya penyelesaian tunggakan restitusi pajak serta mulai berjalannya efektivitas reformasi tata kelola administrasi perpajakan nasional.
