Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan siswa SMA ‘high class’ dengan uang saku tinggi semestinya tak mendapat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Waka Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan penyetopan pemberian MBG ke siswa SMA layak dipertimbangkan.
“Saya berpendapat langkah untuk menghentikan pemberian MBG kepada siswa SMA bukan hanya layak dipertimbangkan, tetapi memang harus dilakukan sebagai bagian dari refocusing program,” ujar Charles kepada wartawan, Selasa (16/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Charles mengatakan tujuan utama MBG adalah perbaikan gizi dan pencegahan stunting. Karena itu, anggaran negara harus difokuskan kepada kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.
“Kita harus berani membedakan antara kebutuhan akan makanan bergizi dan kebutuhan akan intervensi negara. Semua anak tentu membutuhkan makanan bergizi, tetapi tidak semua anak membutuhkan subsidi makan dari negara. Dalam kondisi fiskal yang semakin terbatas, bantuan pemerintah harus diprioritaskan kepada mereka yang paling membutuhkan,” sambung Charles.
Sebagian besar anak SMA, terang Charles, sudah melewati fase pertumbuhan yang paling krusial. Oleh karena itu, manfaat tambahan yang diperoleh dari pemberian MBG kepada kelompok ini relatif lebih kecil dibandingkan apabila anggaran yang sama digunakan untuk ibu hamil, balita, atau anak-anak dari keluarga miskin yang masih menghadapi risiko kekurangan gizi.
“Saya justru melihat kepemimpinan baru di BGN harus berani melakukan desain ulang program secara menyeluruh. Jika penerima manfaat difokuskan pada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak sekolah dari keluarga desil 1 sampai 3, jumlah penerima manfaat diperkirakan hanya sekitar 25 juta orang. Bahkan jika siswa SMA tidak lagi menjadi sasaran program, jumlah tersebut bisa lebih rendah lagi,” lanjutnya.
Dengan begitu, katanya, negara dapat menghemat anggaran dalam jumlah yang sangat besar sekaligus memastikan bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan. “Parameter keberhasilan MBG seharusnya bukan berapa banyak ompreng yang dibagikan, melainkan seberapa besar perbaikan status gizi yang berhasil dicapai. Fokus program harus bergeser dari kuantitas penerima manfaat menuju kualitas dampak yang dihasilkan,” sambung Charles.
Hal senada juga diutarakan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago. Irma menyebut dari awal ia mengusulkan penerima manfaat MBG hanya sampai jenjang SMP saja.
“Sedari awal saya usul cukup anak TK sampai SMP saja seperti di Jepang, untuk eliminasi stunting, yang diberikan hanya untuk ibu hamil keluarga miskin, anak balita dan anak dengan gizi buruk,” kata Irma.
“Untuk anak SMA di wilayah miskin infonya masih diberikan, setidaknya dalam rangka mengurangi kemiskinan. Jika dikaitkan dengan peningkatan gizi agar dapat meningkatkan imunitas tubuh tentu bagus, tetapi tidak untuk peningkatan IQ,” lanjutnya.
Sebelumnya, Arumsari mengatakan pihaknya akan memfokuskan kembali penerima manfaat MBG. BGN akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait penentuan penerima manfaat tersebut.
“Salah satu langkah perbaikan yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa kementerian yang lain,” kata Arum.
“Yang intinya adalah memang secara teknis menurut Kementerian Kesehatan intervensi kesehatan gizi sebaiknya dilakukan misalnya teknisnya ya, itu adalah dari usia kandungan sampai dengan 1.000 hari pertama usia kelahiran itu volume otak bisa maksimal, lalu sampai dengan 2 tahun itu nanti ada intervensi gizi, lalu sampai dengan usia selanjutnya,” sambungnya.
Ia menyebutkan pagu yang diterima BGN akan berubah sesuai dengan penyesuaian anggaran. Menurut dia, nilai dari pagu indikatif yang didapat akan turun sesuai dengan kebijakan efisien di BGN.
“Nah, beberapa hal sudah kami exercise, sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi,” ujar dia.
Ia berharap dengan demikian tujuan intervensi ke penerima manfaat MBG tercapai. Arum lantas menyinggung siswa SMA ‘high class’ dengan uang saku tinggi semestinya tak mendapat MBG.
“Tujuannya adalah bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai tetapi penerima manfaatnya lebih fokus. Contoh, misalnya lah contoh gampang, untuk SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang, mungkin yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp 100.000, Rp 200.000 gitu ya,” kata Arumsari.
“Mungkin yang high class gitu itu tidak perlu lagi. Nah, itu beberapa contoh. Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat,” tambahnya.
Halaman 2 dari 3
(isa/knv)
