Jakarta –
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno merespons penjelasan PLN bersama pemerintah berkaitan dengan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah dan penyebabnya yakni gangguan di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terkait.
Menurut Eddy, peristiwa ini harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap ketahanan energi Indonesia yang hingga saat ini masih sangat bergantung pada PLTU berbahan bakar batu bara.
“Kejadian pemadaman bergilir ini menunjukkan bahwa ketergantungan yang terlalu besar pada satu sumber energi menciptakan kerentanan sistemik yang harus segera diatasi,” ujar Eddy, dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eddy menegaskan kejadian ini membuktikan isu transisi energi bukan semata-mata persoalan lingkungan hidup, tetapi juga menyangkut keamanan energi nasional, daya saing ekonomi, dan ketahanan infrastruktur strategis.
“Hari ini kita melihat bahwa ketahanan energi tidak cukup hanya diukur dari ketersediaan batu bara. Ketahanan energi harus diukur dari kemampuan sistem menyediakan listrik yang andal, terjangkau, dan tahan terhadap gangguan pasokan maupun perubahan iklim,” tegas Eddy.
Eddy menegaskan urgensi transisi energi juga berkaitan langsung dengan agenda industrialisasi nasional yang saat ini menjadi prioritas pemerintah.
Menurut Eddy, Indonesia membutuhkan sistem kelistrikan yang semakin andal untuk mendukung hilirisasi mineral, pengembangan kawasan industri, manufaktur berteknologi tinggi, kendaraan listrik, hingga pertumbuhan pusat data (data centers) yang menjadi tulang punggung ekonomi digital.
“Indonesia sedang membangun ekosistem industri masa depan. Smelter, kawasan industri, pabrik baterai kendaraan listrik, industri semikonduktor, hingga pusat data membutuhkan pasokan listrik yang stabil 24 jam sehari,” jelas Waketum PAN tersebut.
Gangguan pasokan listrik dalam skala besar berpotensi mengurangi daya saing investasi Indonesia,” sambungnya.
Eddy menjelaskan menurut berbagai proyeksi internasional, kebutuhan listrik nasional diperkirakan akan meningkat lebih dari dua kali lipat sebelum tahun 2060 seiring percepatan industrialisasi dan digitalisasi ekonomi.
Di sisi lain, perusahaan-perusahaan global kini semakin mempertimbangkan jejak karbon dan akses terhadap energi bersih sebagai faktor utama dalam menentukan lokasi investasi.
“Persaingan investasi global hari ini bukan hanya soal upah tenaga kerja atau insentif fiskal. Banyak investor mulai bertanya apakah suatu negara mampu menyediakan listrik yang bersih, stabil, dan kompetitif,” tegas Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) itu.
“Karena itu, percepatan energi terbarukan harus dipandang sebagai agenda lingkungan sekaligus strategi ekonomi dan industri,” lanjutnya.
Sebagai pimpinan MPR RI, Eddy menyatakan upayanya untuk terus mendorong penguatan kebijakan nasional yang mendukung percepatan transisi energi, peningkatan ketahanan sistem kelistrikan, serta pencapaian target pembangunan berkelanjutan Indonesia menuju ekonomi hijau dan Net Zero Emission (NZE).
“Pemadaman bergilir yang kita alami hari ini adalah pengingat bahwa biaya menunda transisi energi bisa jauh lebih mahal dibandingkan biaya mempercepatnya. Energi terbarukan bukan lagi pilihan masa depan, melainkan kebutuhan strategis Indonesia hari ini,” pungkasnya.
(anl/ega)
