Jakarta –
Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia (UI), Profesor Semiarto Aji Purwanto, buka suara terkait keterlibatan Polri dalam isu pangan yang kerap dipertanyakan.
“Dalam hal ini keamanan pangan kemudian masuk ke dalam konteks yang menjadi perhatian dari Polri. Kenapa Polri harus masuk ke isu pangan? Secara umum memang pangan ini kan satu hal yang sifatnya privat atau domestik, jadi mestinya bukan urusan negara. Tapi ada satu kondisi yang kemudian memaksa Polri dalam hal ini masuk,” kata Semiarto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut disampaikan dia dalam bedah buku ‘Mengawal Pangan Menuai Aman’. Acara berlangsung di Pusat Studi Kepolisian Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Rabu (24/6/2026).
“Saya tadi sampaikan bukan masalah intervensi, bukan masalah cawe-cawe masuk (ke sektor pangan). Tetapi ini adalah upaya mengakselerasi, mempercepat satu bagian dari proses pembangunan teknis tertentu di bidang pertanian,” lanjut Semiarto.
Dia menilai buku karya Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Anwar, dan Irjen Susilo Teguh Raharjo adalah upaya mendefinisikan ulang konsep keamanan yang selama ini identik dengan persoalan hukum dan ketertiban masyarakat. Melalui kajian tersebut, isu ketahanan pangan ditempatkan sebagai bagian dari dimensi keamanan yang perlu mendapat perhatian.
“Di dunia akademik ada jargon publish or perish. Kalau kita tidak menerbitkan gagasan, kita akan hilang. Bagi saya, peluncuran buku ini menjadi sebuah pernyataan bahwa Polri juga memiliki gagasan akademik yang layak disampaikan kepada publik,” ujar Semiarto.
“Buku ini memberikan justifikasi akademik mengapa Polri masuk ke isu pangan. Ini bukan soal intervensi atau mengambil alih peran pihak lain, tetapi bagaimana Polri membantu mengakselerasi proses pembangunan pada sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis,” imbuh dia.
Lebih jauh, ia menilai pembahasan mengenai ketahanan pangan seharusnya tidak berhenti pada persoalan produksi bahan pangan. Menurutnya, isu tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yakni transformasi pedesaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Ia mencontohkan komoditas padi yang selama ini menjadi tulang punggung pangan nasional, namun di sisi lainharga padi yang dijaga tetap terjangkau bagi masyarakat membuat ruang peningkatan kesejahteraan petani relatif terbatas.
“Kalau kita bicara petani padi, secara ekonomi mereka sering berada pada posisi yang sulit karena harga komoditasnya memang diharapkan tetap rendah agar terjangkau masyarakat. Karena itu perlu ada alternatif komoditas yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi sehingga warga desa memiliki motivasi untuk tetap bertahan dan berkembang di desa,” ujarnya.
Menurutnya, komoditas seperti jagung dan berbagai komoditas strategis lainnya dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Dengan begitu, desa tidak hanya berfungsi sebagai sentra produksi pangan dasar, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Ia berharap keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan dapat mendorong lahirnya lebih banyak komoditas bernilai tinggi yang diproduksi masyarakat desa. Langkah tersebut dinilai berpotensi memperkuat ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
“Kita berharap desa tidak hanya menjadi penghasil padi, tetapi juga penghasil komoditas strategis yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks itu, Polri dapat berperan sebagai pihak yang mendorong dan memotivasi masyarakat untuk berkembang,” katanya.
Di sisi lain, ia menilai peran Polri juga akan terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat. Jika pada masa lalu keamanan lebih banyak dipahami sebagai perlindungan terhadap gangguan fisik dan kriminalitas, kini definisinya semakin luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Menurutnya, isu pangan menjadi salah satu contoh bagaimana konsep keamanan berkembang seiring perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi bangsa.
“Keamanan dari waktu ke waktu definisinya terus meluas. Mudah-mudahan Polri tetap setia menjadi bagian dari institusi yang melayani kebutuhan masyarakat sesuai tantangan zamannya,” pungkasnya.
(aud/maa)
