Jakarta –
Anggota Komisi II DPR yang juga Ketua Bappilu PKS, Mardani Ali Sera, menyoroti dua Bupati Langkat dan Kuantan Singingi (Kuansing) secara beruntun alias back to back terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Mardani membahas cara mengatasi ‘vampir’ untuk mencegah kasus suap berulang.
Dia awalnya menyebut OTT yang berulang kali sebagai musibah. Menurutnya, akar masalah korupsi belum bisa diatasi.
“Ini musibah. Selama ini kita tidak menyelesaikan akar masalah. Mulai dari keserakahan dan high cost politic (politik berbiaya tinggi), harus dibenahi dengan seksama,” kata Mardani kepada wartawan, Minggu (5/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mardani mengatakan korupsi dapat dicegah lewat transparansi. Dia mengatakan ruang gelap dalam proses pengangkatan pejabat dan pengadaan barang serta jasa di pemerintah harus dihilangkan.
Dia menyebut kasus korupsi ini seperti ‘vampire effect’. Dia mengatakan vampir akan mati jika terkena matahari, yang dalam pencegahan korupsi berarti transparansi.
“Bisnis prosesnya dipetakan dan dibuat transparansi dan umumkan. Biasanya fee proyek, fee promosi dan mutasi hingga keterlibatan keluarga. Harus dibuat terang benderang. Ada istilah vampire effect, drakula itu akan mati kalau terkena sinar mentari. Praktek suap menyuap itu terjadi di ruang gelap,” ujar Mardani.
“Buka proses penunjukkan dan pemenang proyek-proyek plus pengangkatan jabatan di Pemda agar publik tahu. Kian transparan dan kian akuntabel kian bersih dan jauh dari praktek korupsi,” tambahnya.
Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Kuangsing Suhardiman Amby. Ternyata Suhardiman menjabat bupati karena menggantikan bupati sebelumnya yakni, Andi Putra, yang kena OTT pada Oktober 2021.
KPK kemudian menggelar OTT lagi. Kali ini yang terjerat Syah Afandin selaku Bupati Langkat.
OTT kali ini serupa dengan kasus Suhardiman. Syah Afandin merupakan pengganti Bupati Langkat yang sebelumnya juga terjerat kasus korupsi, yakni Terbit Rencana Perangin-angin. Pada 2022, Syah Afandin menjabat Plt Bupati Langkat setelah Terbit kena tangkap KPK.
(dwr/haf)
