Jakarta –
Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta seluruh camat dan lurah mempercepat transformasi pelayanan publik dengan mengikuti gaya kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang kerap turun langsung ke lapangan. Menurutnya, setiap keluhan masyarakat harus direspons cepat dan dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Fathoni menilai pola kepemimpinan Eri Cahyadi menjadi momentum bagi aparatur sipil negara (ASN), khususnya camat dan lurah sebagai ujung tombak pelayanan, untuk lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Setiap atensi publik harus menjadi energi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Pemimpin hari ini tidak hanya bekerja di belakang meja, tetapi juga memastikan langsung kondisi di lapangan. Karena itu seluruh perangkat daerah harus mampu beradaptasi dengan pola kepemimpinan tersebut,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (13/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut politikus Partai Golkar itu, setiap aduan masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui hotline Pemerintah Kota Surabaya, tidak boleh dipandang sebagai kritik semata. Laporan warga justru harus menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia menjelaskan inspeksi lapangan yang dilakukan wali kota bertujuan memastikan laporan yang diterima pemerintah sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Yang ingin dipastikan adalah apakah laporan yang diterima itu benar-benar sesuai dengan kenyataan. Jangan sampai apa yang seharusnya terjadi berbeda dengan fakta di lapangan,” ujarnya.
Fathoni juga mengingatkan ASN harus siap ditempatkan di mana saja serta menerima mekanisme penghargaan maupun sanksi sesuai kinerja.
“Pegawai negeri sejak awal harus memiliki keyakinan siap ditempatkan di mana pun serta siap menerima reward maupun punishment. Itu konsekuensi dari birokrasi profesional,” tambahnya.
Menurutnya, mutasi dan rotasi ASN merupakan bagian dari penyegaran organisasi agar aparatur tidak terjebak di zona nyaman dan terus menghadirkan inovasi pelayanan.
“Kalau terlalu lama di satu posisi, seseorang bisa masuk ke comfort zone. Padahal ukuran birokrasi saat ini adalah sejauh mana mampu berinovasi dan menjadikan keluhan masyarakat sebagai dorongan untuk memperbaiki pelayanan,” tuturnya.
Fathoni mengapresiasi konsistensi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya yang terus memberi teladan melalui kerja lapangan. Di sisi lain, keberadaan hotline pengaduan juga menuntut pemerintah bergerak cepat menyelesaikan setiap persoalan warga.
“Ketika pemerintah membuka hotline pengaduan, masyarakat tentu berharap penyelesaiannya juga cepat. Cara-cara lama yang hanya mengandalkan rapat berulang sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” tegasnya.
Karena itu, DPRD Surabaya mengimbau seluruh camat dan lurah mulai memetakan berbagai persoalan di wilayah masing-masing, seperti parkir liar, pedagang kaki lima (PKL), hingga persoalan kebersihan lingkungan.
“Ujung tombak pelayanan itu ada di kelurahan dan kecamatan. Karena itu kami mengajak seluruh camat dan lurah mulai memetakan persoalan di wilayahnya, sehingga setiap keluhan masyarakat bisa diselesaikan lebih awal,” ujarnya.
Fathoni menilai langkah antisipatif lebih efektif dibanding menunggu persoalan menjadi viral atau mendapat perhatian langsung dari kepala daerah. Ia menambahkan, sistem reward dan punishment tetap diperlukan untuk membangun birokrasi yang profesional, sementara inspeksi mendadak yang dilakukan wali kota dinilai mampu mengubah budaya kerja aparatur agar selalu siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Tidak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri. Masyarakat sekarang menginginkan penyelesaian yang cepat dan konkret. Karena itu birokrasi juga harus berubah, semakin adaptif, inovatif, dan hadir memberikan solusi bagi setiap persoalan warga,” pungkasnya.
(akn/ega)
