Menteri Nusron (Foto: Okezone)
JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan proses balik nama sertifikat tanah ditargetkan selesai dalam waktu maksimal 10 hari sebagai bagian dari transformasi layanan pertanahan.
Dia memastikan akan memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang menyebabkan keterlambatan, termasuk notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP).
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi layanan pertanahan yang akan mulai diterapkan secara efektif mulai Agustus 2026.
“Kita sudah sedang melakukan proses transformasi pelayanan. Jadi kami akan membuat, pertama mulai di bulan Agustus dulu,” kata Nusron dijumpai di kantornya, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Nusron mengungkapkan masih ditemukan praktik di lapangan yang jauh dari ketentuan tersebut. Menurutnya, ada notaris atau PPAT yang menyelesaikan AJB hingga 40 hari, sementara proses verifikasi BPHTB di sejumlah daerah bahkan mencapai dua bulan.
Ia menjelaskan, setiap tahapan proses balik nama sertifikat, mulai dari pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh notaris atau PPAT seharusnya selesai dalam 2 hari, sementara verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) maksimal 3 hari.
Setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan pemohon membayar Surat Perintah Setor (SPS) serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), proses balik nama di kantor BPN ditargetkan selesai dalam waktu maksimal 5 hari. Dengan demikian, keseluruhan proses peralihan hak ditargetkan rampung dalam waktu paling lama 10 hari.
