SAMARINDA – Kekhawatiran muncul di DPRD Kota Samarinda terkait rencana pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan tersebut dikhawatirkan berdampak serius terhadap kelanjutan pembangunan di daerah, mengingat Samarinda masih sangat bergantung pada kucuran dana dari pusat.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Haim Anwar, menilai kebijakan itu tidak berpihak pada daerah. Menurutnya, TKD hingga kini masih menjadi tulang punggung utama dalam membiayai berbagai program pembangunan.
“Kalau benar direalisasikan, tentu akan memperlambat pembangunan. Harapan kami, rencana pemangkasan ini bisa dibatalkan,” ucap Deni, Kamis (25/9/2025).
Meski begitu, ia menegaskan bahwa pemangkasan TKD masih sebatas wacana dan belum dituangkan dalam keputusan resmi. Oleh karena itu, pihaknya masih berharap pemerintah pusat bisa mengkaji ulang kebijakan tersebut sebelum diputuskan.
Deni menambahkan, tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang kuat. Hanya wilayah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi yang bisa menopang pembangunan secara mandiri, sedangkan Samarinda masih mengandalkan dana transfer pusat.
“Kalau daerah dengan PAD besar mungkin bisa bertahan, tapi Samarinda kondisinya berbeda, masih sangat bergantung pada TKD,” jelasnya.
Jika pemotongan benar-benar dilaksanakan, DPRD menilai akan banyak program yang terhambat, termasuk pelayanan publik hingga proyek strategis yang sedang berjalan. Hal ini berisiko menciptakan ketimpangan pembangunan antarwilayah.
“Dana dari pusat sangat menentukan. Kalau berkurang, banyak kegiatan pembangunan yang berpotensi tersendat,” tegasnya.
Karena itu, DPRD Samarinda mendorong pemerintah pusat agar lebih bijak melihat kondisi riil di daerah sebelum mengambil keputusan. Harapannya, kebijakan fiskal nasional tidak justru memperlebar kesenjangan pembangunan.
“Samarinda masih butuh dukungan penuh dari dana transfer. Demi keberlanjutan pembangunan yang merata, sebaiknya kebijakan ini dikaji ulang,” pungkas Deni. (Adv/AL)
Leave a Reply