SAMARINDA – Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Markaca, menyoroti kurang maksimalnya tindak lanjut pemerintah kota terhadap aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses.
Ia menegaskan, reses bukan sekadar acara formal, melainkan forum resmi untuk menyerap kebutuhan warga yang seharusnya diwujudkan dalam program pembangunan.
Menurut Markaca, masih banyak usulan masyarakat yang berhenti di meja administrasi lantaran tidak tercatat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Padahal, setiap usulan yang masuk dalam reses adalah amanat undang-undang yang wajib diperjuangkan.
“Kalau warga mengusulkan infrastruktur, otomatis pokok pikiran kami pun mengikuti itu. Kami berharap wali kota memberi sinyal positif bahwa aspirasi warga melalui reses betul-betul bisa diwujudkan,” ujarnya, Jumat (26/9/2025).
Politikus Partai Gerindra tersebut menekankan, reses yang digelar setiap empat bulan sekali menjadi sarana penting menjembatani kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan (Dapil).
Hasilnya kemudian disusun secara resmi oleh DPRD dan semestinya menjadi acuan bagi pemerintah kota dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
“Persoalan muncul ketika rekomendasi reses tidak masuk ke SIPD. Inilah yang kami dorong agar Pemkot bersama OPD lebih tegas dan konsisten menindaklanjutinya,” jelasnya.
Ia mengingatkan agar pemerintah kota tidak hanya mengandalkan program hasil rancangan organisasi perangkat daerah (OPD) tanpa memperhitungkan pokok pikiran DPRD dari hasil reses. Hal itu, menurutnya, bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap fungsi DPRD sebagai wakil rakyat.
“Jangan sampai timbul kesan reses cuma formalitas. Padahal inilah mekanisme sah untuk menyerap suara masyarakat. Jika tidak diakomodasi OPD, ke depan akan menciptakan preseden buruk,” tegasnya.
Markaca berharap ada keselarasan antara DPRD dan pemerintah kota dalam membangun Samarinda. Dengan begitu, aspirasi warga tidak sekadar dicatat, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya dalam bentuk pembangunan nyata. (Adv/AL)
Leave a Reply