SAMARINDA – Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat diperkirakan berimbas langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda tahun 2026.
Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, mengingatkan Pemkot agar segera menyiapkan langkah taktis agar program pembangunan tetap berjalan.
“Kita berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mampu menyusun strategi sehingga pemangkasan TKD tidak terlalu memukul kinerja pembangunan,” ucap Celni, Senin (29/9/2025).
Ia menilai efisiensi anggaran hampir pasti terjadi, bahkan sejumlah program nonprioritas, termasuk Pokok Pikiran (Pokir) dewan, kemungkinan harus dikorbankan.
Kendati demikian, Celni optimistis kondisi fiskal Samarinda masih terkendali berkat kenaikan tren Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Lebih lanjut, ia menekankan agar proyek-proyek prioritas tetap dilindungi dari pemotongan anggaran. Program yang menjadi perhatian utama di antaranya Makanan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi Pasar Pagi, pembangunan terowongan, pengembangan Teras Samarinda Dua, serta penanganan banjir.
“Pengendalian banjir itu tidak boleh diganggu, karena menyangkut kebutuhan vital warga,” tegasnya.
Data Kementerian Keuangan mencatat, Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Samarinda di tahun 2026 turun dari Rp927,36 miliar menjadi Rp776,14 miliar. Sementara Dana Bagi Hasil (DBH) anjlok drastis dari Rp1,11 triliun hanya tersisa Rp262,43 miliar.
Dengan selisih yang cukup besar itu, DPRD menekankan pentingnya memperkuat PAD sekaligus mempererat sinergi antara eksekutif dan legislatif. Harapannya, meski transfer dana dari pusat berkurang, roda pembangunan Samarinda tetap bergerak dan masyarakat tidak terdampak signifikan. (Adv/AL)
Leave a Reply