SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menanggapi demonstrasi yang digelar Fraksi Kaltim belum lama ini.
Aksi itu terkait penolakan rencana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), termasuk TPP/TKD ASN, serta pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Firnadi menyebut aksi tersebut sebagai bagian dari kebebasan masyarakat dalam menyuarakan kepedulian terhadap kebijakan yang dianggap merugikan daerah.
“Itu hal yang positif, masyarakat menyampaikan apa yang mereka rasa perlu diperjuangkan,” ujarnya, Selasa (2/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah maupun DPRD Kaltim tidak tinggal diam. Gubernur Kaltim diketahui telah melakukan komunikasi langsung dengan kementerian untuk menyampaikan penolakan atas rencana pemotongan anggaran tersebut.
Menurutnya, suara publik justru memperkuat langkah daerah dalam mempertahankan hak fiskal Kaltim.
Terlebih, rencana pemangkasan TKD dan turunnya DBH bisa berdampak pada kemampuan daerah menjalankan pembangunan. Dengan belanja APBD sekitar Rp21 triliun, pengurangan hingga Rp6 triliun dapat menghambat banyak program.
Firnadi tetap berharap aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan sesuai aturan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah dan DPRD Kaltim terus berupaya memastikan kebijakan pusat tidak menimbulkan dampak berat bagi masyarakat.
“Semoga proses ini berjalan baik dan tidak menimbulkan persoalan baru,” pungkasnya.
Leave a Reply