SAMARINDA – DPRD Kaltim menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap harus menjadi prioritas, meski kondisi fiskal daerah saat ini sedang mengalami tekanan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menyampaikan bahwa pembangunan pendidikan berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas SDM, sehingga tidak boleh menjadi objek penghematan anggaran.
Ia menekankan bahwa aturan mengenai kewajiban alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan sudah jelas tercantum dalam APBD.
“Pendidikan harus ditempatkan di posisi utama dalam penganggaran. Itu komitmen yang tidak bisa diabaikan,” tegas Makmur, Selasa (2/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa persentase 20 persen tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menyiapkan generasi masa depan. Karena itu, DPRD selalu memastikan pemenuhan anggaran pendidikan saat proses pembahasan APBD berlangsung.
Makmur juga mengingatkan bahwa setiap program pembangunan pendidikan harus realistis dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar tidak berhenti di tengah pelaksanaan.
Program yang belum bisa dirampungkan dalam satu tahun anggaran, lanjutnya, dapat dilakukan secara bertahap selama tetap konsisten terhadap rencana yang telah disepakati.
Di sisi lain, ia menilai masyarakat kini semakin aktif menyoroti keputusan anggaran pemerintah. Karena itu, setiap kebijakan harus dilakukan dengan tepat agar tidak menimbulkan persepsi negatif.
“Yang penting semua dijalankan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
Leave a Reply