SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan pentingnya pembagian kuota haji yang lebih proporsional, terutama bagi daerah dengan jumlah pendaftar yang tinggi seperti Samarinda dan Balikpapan.
Ia menjelaskan bahwa penentuan kuota memang berada di bawah kewenangan kementerian, namun jumlah calon jamaah di masing-masing daerah seharusnya menjadi acuan utama.
“Kalau pendaftarnya banyak, tentu kuotanya juga harus lebih besar. Jangan sampai masyarakat menunggu belasan tahun,” ujarnya, Selasa (2/12/2025).
Agusriansyah mencontohkan, wilayah dengan sekitar 200 pendaftar idealnya mendapat kuota lebih tinggi dibanding daerah yang hanya memiliki 50 pendaftar. Karena itu, data lapangan harus benar-benar diperhatikan agar distribusi kuota tidak timpang.
Ia turut menyoroti kasus di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yang kuotanya turun dari 400 menjadi sekitar 100, sementara Balikpapan justru mendapat tambahan kuota karena pendaftar mencapai 1.000 orang.
Menurutnya, DPRD Kaltim mendukung kebijakan pemerintah selama pengaturannya dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik diskriminatif.
“Kita tidak ingin ada jamaah yang seharusnya sudah dekat dengan waktu keberangkatan malah tertunda karena kebijakan yang tidak adil,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah memastikan mekanisme pembagian kuota berjalan jujur, proporsional, dan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Leave a Reply