SAMARINDA – DPRD Kaltim menilai pengelolaan Ship to Ship (STS) di perairan Kaltim tidak semestinya sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, meminta KSOP memberikan ruang bagi Perusda agar pemanfaatan potensi kelautan dapat memberikan manfaat langsung bagi daerah.
Hasanuddin menegaskan, pelibatan Perusda bukan hanya soal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga untuk memastikan efek ekonomi dari aktivitas kelautan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat Kaltim.
Pernyataan tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat dengar pendapat terkait pemanfaatan alur sungai dan optimalisasi pendapatan daerah.
“Jika aturan memungkinkan, Perusda harus diberi ruang. Ini bagian dari kedaulatan daerah dalam mengelola potensi yang ada di wilayahnya sendiri,” tegasnya, Rabu (3/12/2025).
Ia menyoroti kawasan STS Muara Berau dan Muara Jawa sebagai wilayah yang memiliki potensi besar namun belum terkelola secara optimal oleh daerah.
Aktivitas bongkar muat yang berlangsung intens di dua titik tersebut dinilai belum memberikan kontribusi maksimal bagi Kaltim.
Hasanuddin menjelaskan, perlu dorongan kuat agar pemerintah daerah memperluas perannya dalam pengelolaan sektor kelautan dan sungai. Keterlibatan Perusda dianggap dapat memperbaiki tata kelola sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.
“Semua pihak harus duduk bersama. Potensinya besar dan jika dikelola dengan benar, sektor ini bisa menjadi penyokong pendapatan daerah,” ujarnya.
DPRD Kaltim berkomitmen mengawal pembahasan lintas sektor agar potensi STS tidak lagi terabaikan dan dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi daerah.
Leave a Reply