Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio menuding Iran memanfaatkan Selat Hormuz sebagai alat tekanan terhadap dunia. Washington menilai upaya Teheran mengontrol jalur pelayaran vital itu berpotensi mengguncang sistem perdagangan global.
Pernyataan ini muncul di tengah laporan bahwa Iran menawarkan skema baru kepada AS, termasuk membuka kembali Selat Hormuz dan menghentikan konflik, namun dengan syarat pembahasan penundaan program nuklir. Rubio menegaskan AS tidak akan menerima konsep “pembukaan” selat yang dikendalikan Iran.
“Jika yang mereka maksud dengan membuka selat adalah harus izin Iran atau membayar mereka… itu bukan membuka selat,” ujarnya dalam wawancara dengan Fox News, dikutip Rabu (29/4/2025).
Ia juga menolak keras kemungkinan Iran menentukan kapal mana yang boleh melintas atau mengenakan biaya di jalur internasional tersebut. Menurutnya, langkah itu sama saja memberi Teheran alat untuk menekan ekonomi global.
Rubio memperingatkan, jika praktik tersebut dinormalisasi, dampaknya tidak hanya terjadi di Timur Tengah tetapi juga bisa menjadi preseden global.
“Ini bukan sekadar isu regional. Ini menyangkut aturan dunia,” tegasnya.
Bahkan, dia menyebut Selat Hormuz setara dengan “senjata nuklir ekonomi” yang coba Iran gunakan terhadap dunia.
Ketegangan di Selat Hormuz sendiri berdampak besar terhadap pasar energi. Jalur ini diketahui mengalirkan sekitar 20% pasokan minyak dunia, sehingga gangguan sedikit saja bisa memicu gejolak harga global.
Di sisi lain, situasi di lapangan masih belum stabil. Lalu lintas kapal di kawasan tersebut sempat terganggu akibat konflik dan blokade, meski ada indikasi pergerakan tanker mulai kembali terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Gedung Putih mengonfirmasi Presiden AS Donald Trump telah meninjau proposal Iran. Namun, laporan The New York Times menyebut Washington belum puas, terutama karena tuntutan utama AS agar Iran menghentikan program nuklirnya belum dipenuhi.
Sementara itu, Iran tetap membantah memiliki ambisi senjata nuklir dan menolak tuntutan untuk membongkar programnya. Kondisi ini membuat Selat Hormuz tetap menjadi titik panas sekaligus “kartu tekanan” utama dalam konflik geopolitik yang meluas.
(tfa/luc)
Add
as a preferred
source on Google
