Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah berencana mengubah skema pengelolaan infrastruktur perkeretaapian nasional. Ke depan, prasarana akan diserahkan sepenuhnya kepada PT KAI. Perubahan ini akan berdampak pada berbagai proyek strategis, termasuk pembangunan jalur double-double track (DDT).
“Kementerian Perhubungan akan menyerahkan pengelolaan prasarana kepada PT KAI. Sehingga Kementerian Perhubungan hanya menjadi regulator,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Rabu (29/4/2026).
Skema ini akan memengaruhi perencanaan investasi di sektor perkeretaapian, termasuk pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan operator.
“Ada yang menjadi investasi dari PT KAI dan ada yang menjadi bagian dari program pemerintah,” katanya.
Dengan perubahan ini, pembangunan DDT Bekasi-Cikarang akan disesuaikan dengan skema baru tersebut. Hal ini dilakukan agar proyek tetap berjalan namun dengan struktur pembiayaan yang lebih jelas.
“Ini akan kita sesuaikan lagi dengan kondisi yang terbaru bahwa prasarana akan diserahkan sepenuhnya kepada PT KAI,” ujar Dudy.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan infrastruktur. Selain itu, koordinasi antara regulator dan operator juga akan menjadi lebih sederhana.
Namun demikian, pemerintah tetap akan mengawasi jalannya proyek agar sesuai dengan standar keselamatan dan pelayanan.
“Yang paling utama adalah keselamatan. Itu yang paling penting yang ingin kami tekankan,” katanya.
Perubahan kebijakan ini menjadi bagian dari upaya reformasi transportasi nasional, utamanya setelah kecelakaan kemarin. Tujuannya untuk menciptakan sistem perkeretaapian yang lebih terintegrasi.
“Ke depan semua akan disesuaikan dengan peran baru ini,” tegas Dudy.
(dem/dem)
Add
as a preferred
source on Google
