Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat kemandirian ekonomi desa. Hal itu disampaikan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (11/5).
Kerja sama tersebut melibatkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Badan Standardisasi Nasional (BSN), BPJS Ketenagakerjaan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ferry mengatakan kolaborasi antar lembaga menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto guna mensukseskan berbagai program prioritas nasional, termasuk penguatan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
“Kita harus membangun super tim sehingga mudah-mudahan dengan kolaborasi dan tim yang kuat, kita bisa menyukseskan berbagai program yang dilaksanakan pemerintah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).
Ia menambahkan fokus utama kolaborasi ini adalah memperkuat program KDKMP melalui berbagai dukungan lintas sektor. Bersama Kementerian PPPA, produk hasil kelompok perempuan desa akan diinkubasi, dibiayai, hingga dipasarkan melalui gerai koperasi desa.
“KDKMP nantinya akan mengoperasikan gerai obat dan klinik desa yang juga berfungsi sebagai unit pengasuhan serta perlindungan anak,” sambungnya.
Kemenkop juga bersinergi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN untuk mendorong kelompok binaan di desa memiliki badan usaha koperasi. Sementara itu, lewat kerja sama dengan BSN, produk koperasi didorong memiliki standar agar mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional.
Selain itu, aspek perlindungan sosial juga menjadi perhatian. Ferry meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi pengelola koperasi, mulai dari manajer hingga tenaga keamanan dan keuangan.
“BPJS Ketenagakerjaan juga kita dorong untuk menjangkau kelompok perempuan dan binaan di bawah kementerian terkait agar mereka mendapatkan manfaat perlindungan,” jelas Ferry.
Dari sisi permodalan, kerja sama dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) di bawah Kementerian Keuangan diharapkan dapat membantu pembiayaan unit-unit usaha dan kelompok binaan yang telah bertransformasi menjadi koperasi. Ferry berharap sinergi tersebut memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa dan kelurahan.
Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, menilai program pemberdayaan keluarga yang dijalankan BKKBN memiliki potensi besar untuk disinergikan Koperasi Desa Merah Putih. Ia menuturkan bahwa kementeriannya memiliki Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), yakni kelompok peserta KB yang dibina agar mandiri secara ekonomi.
“Inilah cikal bakal yang nanti menjadi bagian sinergi dengan Menteri Koperasi melalui Kopdes Merah Putih,” tutur Wihaji.
Lebih lanjut, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi mengusulkan agar KDKMP menjadi pusat laporan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini dilatarbelakangi oleh lokasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA yang berada di tingkat kabupaten masih dianggap terlalu jauh bagi warga desa. Selain menjadi pusat pengaduan, KDKMP juga diharapkan dapat menjadi pusat pelatihan masyarakat lokal.
Arifah pun mendorong keterlibatan perempuan dalam struktur kepengurusan KDKMP. Menurutnya, kehadiran perempuan bukan sekadar pelengkap, melainkan menjadi motor penggerak ekonomi di desa.
(akd/ega)
