Jakarta – Kanwil KemenHAM DKI Jakarta menyebut bahwa permasalahan konflik di wilayah Manggarai, Jakarta Selatan, dipicu oleh tingginya penggunaan narkotika. Dengan itu, kini mereka menggandeng Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP DKI Jakarta) dalam masalah ini.
Kanwil KemenHAM DKI dan BNNP DKI melaksanakan audiensi dan koordinasi Program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Kampung REDAM) bersama pada Selasa (12/5/2026). Kepala Kanwil KemenHAM DK Jakarta, Mikael Azedo Harwito menyebut masalah ini perlu adanya dukungan rehabilitasi dan edukasi.
“Kementerian HAM memiliki program kerja terkait penyusunan dan penguatan regulasi daerah. Melalui kerja sama ini, kami siap mendukung BNNP DKI Jakarta dalam melakukan peninjauan dan analisis Rancangan Perda P4GN agar dapat direkomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri,” ujar Mikael dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).
“Hasil ruang temu warga di Manggarai menunjukkan bahwa salah satu pemicu konflik sosial adalah tingginya penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, Program Kampung REDAM perlu diperkuat melalui kolaborasi yang konkret, termasuk dukungan rehabilitasi dan edukasi kepada masyarakat,” tambahnya.
Mikael menyebut audiensi ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Program Kampung REDAM di Kelurahan Manggarai yang telah ditetapkan sebagai pilot project sejak tahun 2025. Lalu pada tahun ini telah diperluas ke tujuh kelurahan lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNNP DKI Jakarta Awang Joko Rumitro menyampaikan bahwa permasalahan narkotika di Jakarta masih menjadi tantangan serius. Yang katanya, memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“BNNP DKI Jakarta terus mendorong upaya pencegahan dan penanganan narkotika melalui program unggulan serta operasi terpadu di wilayah rawan. Namun, keberhasilan upaya ini sangat membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk pendekatan yang berperspektif hak asasi manusia,” ujar Awang.
Lebih lanjut, Awang memaparkan pelaksanaan Program Sobat Ananda Bersinar yang melibatkan pelajar, guru, dan sekolah, serta menyampaikan data deteksi dini melalui tes urine pada tahun 2025 yang menunjukkan masih tingginya angka penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.
Disampaikan juga bahwa tingkat keberhasilan rehabilitasi di Jakarta masih berada pada kisaran 60 persen. Dengan keterbatasan sarana rehabilitasi serta belum adanya Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta.
“Rehabilitasi merupakan kunci pemulihan. Bagi masyarakat yang secara sukarela melapor untuk menjalani rehabilitasi, tidak ada konsekuensi hukum. Fokus kami adalah pemulihan dan penyelamatan,” tegasnya.
Dalam sesi diskusi, Kanwil KemenHAM DK Jakarta mengusulkan penguatan kolaborasi dalam bentuk sosialisasi rehabilitasi, pemberian kepastian status hukum bagi masyarakat yang menjalani rehabilitasi secara sukarela, serta rencana pelaksanaan tes narkoba secara sukarela di Kelurahan Manggarai.
Menanggapi usulan tersebut, Awang menyatakan dukungannya dan menegaskan kesiapan BNNP DKI Jakarta untuk menindaklanjuti kerja sama dimaksud melalui penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
(azh/azh)
