Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan 88 kabupaten/kota dalam program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan 88 kabupaten/kota dalam program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dengan menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga menyinkronkan penyaluran bantuan sosial (bansos) menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar lebih tepat sasaran.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa Presiden memberi perhatian khusus terhadap efektivitas penyaluran berbagai program perlindungan sosial, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial tunai, hingga bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.
“Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga konsisten menggunakan data tunggal sosial ekonomi agar seluruh bantuan dan program pemerintah tepat sasaran. Sebanyak 88 kabupaten/kota juga menjadi prioritas percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem,” ujar Muhaimin.
Menurut dia, pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 0% pada 2026. Karena itu, 88 daerah prioritas tersebut akan menjadi fokus koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar program bantuan, pemberdayaan masyarakat, hingga subsidi pemerintah lebih efektif.
Selain memperkuat integrasi data bansos, pemerintah juga akan mengarahkan subsidi energi agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Muhaimin optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai melalui sinergi antarkementerian dan lembaga serta penguatan program perlindungan sosial berbasis data yang akurat.
“Kita optimistis dan yakin kemiskinan ekstrem 2026 ini 0 persen,” katanya.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
