Jakarta – Upaya pembersihan lumpur di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hampir rampung. Hingga 12 Mei 2026, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mencatat 690 dari total 691 sasaran pembersihan lumpur telah selesai ditangani atau mencapai 99,86 persen.
Berdasarkan data Satgas PRR, seluruh sasaran pembersihan lumpur di Aceh dan Sumatera Barat telah selesai 100 persen. Sementara itu, di Sumatera Utara masih tersisa satu lokasi yang saat ini dalam tahap penanganan.
Pembersihan lumpur menjadi salah satu langkah penting untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Selain membuka kembali akses permukiman warga, langkah tersebut juga dinilai penting untuk mengembalikan aktivitas sosial dan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.
Juru Bicara Satgas PRR Amran mengatakan proses pembersihan lumpur di mayoritas wilayah terdampak menunjukkan hasil signifikan dan mendekati tuntas.
Menurutnya, hampir seluruh area yang sebelumnya tertutup material lumpur kini telah berhasil dibersihkan sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara bertahap.
“Di Sumatera Barat seluruh titik sudah bersih seluruhnya. Di Sumatera Utara juga tinggal satu lokasi yang masih dalam proses penanganan,” kata Amran, dalam keterangan tertulis, Minggu (17/5/2026).
Di Aceh, proses pembersihan lumpur dilakukan secara masif di sejumlah daerah terdampak, seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie, hingga Bireuen.
Kabupaten Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan sasaran pembersihan terbanyak, yakni mencapai 259 lokasi. Seluruh titik tersebut kini telah selesai dibersihkan.
Untuk mempercepat proses penanganan di lapangan, Satgas PRR melibatkan berbagai unsur, termasuk Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang diterjunkan dalam tiga gelombang membantu pembersihan lumpur di Aceh Tamiang.
Selain itu, Satgas PRR juga menjalankan skema cash for work dengan melibatkan masyarakat setempat dalam proses pembersihan.
Skema tersebut dinilai tidak hanya membantu mempercepat penanganan material lumpur, tetapi juga memberikan tambahan penghasilan bagi warga terdampak selama masa pemulihan berlangsung.
Keterlibatan masyarakat dan berbagai unsur lain disebut menjadi faktor penting yang mempercepat rehabilitasi wilayah terdampak bencana. Seiring semakin sedikitnya lokasi yang masih tertimbun lumpur, aktivitas sosial dan ekonomi warga di berbagai daerah kini mulai kembali berjalan normal.
(anl/ega)
