Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta Pemerintah Kabupaten Solok mempercepat proses pembebasan lahan untuk mendukung proyek preservasi ruas jalan Lubuk Selasih-Surian di kawasan Air Dingin. Proyek yang didanai APBN senilai hampir Rp 220 miliar itu penting untuk meningkatkan konektivitas.
Hal itu disampaikan Andre saat rapat koordinasi bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Solok di Kantor BPJN Sumbar, Jumat (5/6/2026). Menurutnya, proyek tersebut juga berguna untuk memperlancar arus transportasi di wilayah selatan Sumatera Barat.
Andre menjelaskan proyek itu mencakup pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang sekitar 20 kilometer dengan lebar mencapai 11 meter. Namun, pelaksanaannya masih membutuhkan dukungan pembebasan lahan terhadap 142 rumah warga yang terdampak di sepanjang trase jalan.
“Mencari anggaran pusat itu tidak mudah. Kita harus bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Karena itu setiap anggaran yang berhasil dibawa ke Sumatera Barat harus dimanfaatkan secara maksimal agar ke depan pemerintah pusat kembali memberikan dukungan pembangunan,” kata Andre.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini mengatakan proyek senilai Rp 220 miliar tersebut menjadi peluang besar bagi Kabupaten Solok dan Sumatera Barat. Sebab itu, persoalan pembebasan lahan harus segera dituntaskan agar target pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
Andre berharap setelah proyek selesai, ruas jalan Lubuk Selasih-Surian memiliki lebar penuh 11 meter. Maka, dengan begitu bisa meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran arus kendaraan menuju Solok Selatan dan daerah sekitarnya.
Sementara itu, Bupati Solok Jon Firman Pandu mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah untuk mempercepat proses pembebasan lahan. Berdasarkan pendataan terbaru, jumlah bangunan yang terdampak sebanyak 142 unit, lebih sedikit dibandingkan data awal yang mencapai 162 unit.
“Alhamdulillah masyarakat hampir semuanya sudah menyatakan setuju. Pemerintah daerah juga sudah menyiapkan anggaran untuk penggantian bangunan warga yang terdampak proyek ini,” ujar Jon Firman Pandu.
Menurutnya, proses penilaian aset oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) saat ini tengah berlangsung dan ditargetkan rampung pada Juni 2026. Setelah itu, pembayaran penggantian bangunan kepada warga akan segera dilakukan.
“Target kami pada Juli pembayaran sudah bisa dimulai dan paling lambat 31 Agustus 2026 seluruh proses pembebasan lahan selesai atau clean and clear,” katanya.
Jon juga mengatakan tiga titik longsor di kawasan Air Dingin menjadi prioritas penanganan. Sebab, sangat memengaruhi akses transportasi masyarakat.
(amw/gbr)
