SAMARINDA – Masalah distribusi pupuk subsidi yang kerap dikeluhkan petani mendapat perhatian serius Komisi II DPRD Kaltim.
Legislator Kaltim menilai keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi solusi agar bantuan pupuk tepat sasaran.
Anggota Komisi II, Guntur, menekankan perlunya sistem penyaluran yang lebih efektif sehingga pupuk subsidi tidak memberatkan petani di lapangan.
Ia menjelaskan meski keluhan sering disampaikan ke pemerintah daerah, kewenangan penyaluran pupuk tetap berada di tingkat pusat.
“Masalah pupuk ini berulang karena penyelesaiannya bukan kewenangan provinsi,” ujarnya, Sabtu (13/12/2025).
Untuk itu, Komisi II berencana memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait dan mendorong BUMDes atau koperasi lokal dilibatkan sebagai penyalur resmi.
Kedekatan BUMDes dengan masyarakat dinilai mempermudah pendataan petani serta kebutuhan pupuk, sehingga distribusi bisa lebih tepat sasaran.
“Dengan BUMDes yang turun langsung, distribusi pupuk bisa lebih efisien sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi desa,” tambah Guntur.
Ia menekankan bahwa pupuk subsidi seharusnya hanya untuk petani, namun lemahnya pengawasan masih membuka peluang penyimpangan. Pelibatan BUMDes diharapkan menutup celah tersebut.
Guntur juga menyoroti pentingnya transparansi data dan pengawasan berkelanjutan agar program pupuk subsidi benar-benar mendukung peningkatan produksi pertanian di Kaltim.
“Ini langkah nyata untuk memperbaiki tata kelola pupuk sekaligus membantu petani kita,” pungkasnya.
Leave a Reply