SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsospemmas), yang dinilai menjadi hambatan utama dalam menangani beragam persoalan sosial yang terus berkembang di kota ini.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyampaikan bahwa penanganan masalah sosial tak bisa dilakukan maksimal jika dukungan anggaran masih jauh dari kebutuhan riil di lapangan.
“Isu sosial bukan hanya tentang pengemis atau anak jalanan. Ada banyak kelompok rentan lain yang perlu perhatian dan pemberdayaan. Tapi dengan anggaran yang terbatas, semua jadi serba sulit,” ungkap Novan, Sabtu (12/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa beban kerja Dinsospemmas terus bertambah setiap tahun, namun kenaikan anggaran tidak sejalan dengan tuntutan tersebut.
Salah satu contoh nyata adalah kurangnya fasilitas seperti rumah singgah bagi anak-anak terlantar maupun orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), yang hingga kini sebagian besar masih ditangani oleh lembaga swadaya masyarakat.
“Kondisi ini harus segera direspons. Karena tanpa dukungan anggaran yang cukup, upaya menyelesaikan masalah sosial hanya akan berjalan di tempat,” tegas Novan.
Untuk itu, Komisi IV mendorong agar Pemerintah Kota Samarinda memberikan perhatian lebih melalui penambahan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025.
Langkah ini, kata dia, dianggap krusial untuk meningkatkan pelayanan sosial dan menjamin perlindungan yang lebih baik bagi kelompok masyarakat yang rentan. (Adv/AL)
Leave a Reply