SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti lemahnya peran Pemerintah Kota dalam menangani persoalan sosial, terutama dalam hal penyediaan fasilitas khusus bagi anak jalanan dan warga terlantar.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menilai hingga kini penanganan sosial di Samarinda masih sangat bergantung pada lembaga swasta dan yayasan, bukan inisiatif langsung dari pemerintah.
“Selama ini belum ada rumah singgah milik Pemkot yang benar-benar representatif. Yang ada hanya penanganan sementara, selebihnya diserahkan ke yayasan milik provinsi. Ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus,” ujar Novan, Sabtu (12/7/2025).
Novan menegaskan bahwa keterbatasan infrastruktur dan ketergantungan pada pihak ketiga menjadi kelemahan besar dalam sistem layanan sosial kota.
Menurutnya, absennya lembaga rehabilitasi milik pemerintah menyebabkan proses pemulihan dan pemberdayaan terhadap kelompok rentan tidak berjalan optimal dan cenderung terputus di tengah jalan.
“Pemkot seharusnya menjadi aktor utama, bukan penonton. Kita tidak bisa terus menggantungkan nasib anak-anak jalanan dan warga terlantar kepada yayasan swasta,” tegasnya.
Selain menyoroti ketiadaan rumah singgah permanen, ia juga menyebut minimnya sarana pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan dan RT, termasuk fasilitas posyandu yang belum merata.
Novan berharap mulai 2026, pemerintah dapat merealisasikan paling tidak setengah dari kebutuhan rumah singgah dan sarana pemberdayaan masyarakat, sebagai bentuk kehadiran negara dalam menyelesaikan masalah sosial dari akar.
“Jika tidak segera dibenahi, masalah sosial hanya akan berulang. Kami ingin ada sistem yang berkelanjutan, bukan penanganan sementara,” pungkas politisi Golkar tersebut. (Adv/AL)
Leave a Reply