SAMARINDA – Harapan warga Bengkuring untuk mendapatkan solusi banjir jangka panjang kembali tertunda akibat belum terselesaikannya sengketa lahan yang menjadi lokasi proyek pengendalian banjir.
Mandeknya proyek tersebut mulai menuai keprihatinan, termasuk dari DPRD Kota Samarinda. Anggota Komisi I, Aris Mulyanata, menyebut bahwa warga terus menjadi korban dari ketidakpastian hukum atas lahan proyek. Ia menilai, persoalan sengketa lahan tidak hanya berdampak pada proyek, tapi juga memperpanjang penderitaan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan genangan itu.
“Setiap kali hujan deras, wilayah Bengkuring kembali tergenang. Ini bukan hanya soal proyek belum jalan, tapi soal bagaimana warga dibiarkan terus hidup dalam risiko karena masalah lahan yang tak kunjung selesai,” ujar Aris, Kamis (12/6/2025).
Sengketa ini muncul karena adanya klaim kepemilikan dari warga terhadap lahan yang menurut pemerintah telah dibebaskan sejak 2006. Sayangnya, perbedaan dokumen antara warga dan pemerintah membuat proses mediasi tak kunjung membuahkan hasil.
“DPRD sudah mencoba memediasi, tapi kalau tidak ada putusan hukum, proyek tidak bisa dilanjutkan. Padahal ini menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” tegasnya.
Aris juga mengkritik lambatnya proses penyelesaian dari pihak-pihak terkait. Ia menilai penundaan seperti ini bisa menjadi preseden buruk dalam proyek infrastruktur lainnya di Samarinda.
“Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan proyek publik terganjal oleh ketidakjelasan aset. Ini urusan mendesak, bukan proyek biasa,” tambahnya.
Ia mendesak agar Pemkot Samarinda dan instansi terkait segera membawa persoalan ini ke ranah hukum agar mendapatkan kepastian, serta menghindari potensi konflik sosial yang lebih besar.
“Warga sudah terlalu lama menunggu solusi atas banjir yang menahun. Kita perlu menunjukkan bahwa negara hadir dengan tegas dan adil,” pungkasnya. (Adv/AL)
Leave a Reply