Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menanggapi tudingan aliansi mahasiswa bernama BEM Bersatu terkait adanya dugaan kedekatan Tiyo Ardianto yang merupakan salah satu penggerak aksi, dengan tokoh tim pemenangannya di Pilpres 2024. Ganjar menilai kritik seharusnya dijawab dengan data, bukan pelabelan.
“Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan,” kata Ganjar kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).
“Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan. Jangan membangun narasi seolah-olah hanya pendukung pemerintah yang boleh berbicara, sementara yang kritis pasti dianggap lawan politik,” sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ganjar menegaskan Indonesia dibangun untuk melindungi hak warga negara. Dia mengatakan setiap warga negara diberikan hak berpendapat.
“Negara ini dibangun bukan untuk melayani penguasa, tetapi untuk melindungi hak warga negara, termasuk hak untuk berbeda pendapat,” ujarnya.
Menurutnya, pertanyaan mengenai afiliasi politik sering kali bukan untuk mencari kebenaran. Namun, dia menilai hal itu cara untuk mendelegitimasi kritik.
“Dalam demokrasi, warga negara tidak kehilangan hak kritisnya hanya karena pernah mendukung atau dianggap dekat dengan tokoh politik tertentu. Justru yang berbahaya adalah ketika kekuasaan mulai mengukur validitas kritik berdasarkan siapa yang menyampaikan, bukan berdasarkan fakta yang disampaikan,” jelasnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kondisi saat ini tengah menuju politik loyalitas jika kritik sah hanya dari pendukung pemerintah. Dia menegaskan warga negara memiliki hak untuk mengawasi pemerintah.
“Kalau kritik hanya dianggap sah ketika datang dari pendukung pemerintah, maka kita sedang bergerak menuju politik loyalitas, bukan demokrasi konstitusional,” tuturnya.
“Penguasa datang dan pergi, tetapi hak warga negara untuk mengawasi kekuasaan harus tetap berdiri,” imbuh dia.
Tudingan BEM Bersatu
Perwakilan dari BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, yang merupakan Ketua BEM Hukum UIC, dalam konferensi pers di Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (16/6/2026), menyoroti kedekatan eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto, yang merupakan salah satu penggerak aksi, dengan seorang purnawirawan jenderal.
Hal itu didasari kendaraan Fortuner yang digunakan Tiyo terdaftar atas nama Siti Nuraeni, yang terkait dengan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
“Mobil Fortuner yang digunakannya diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi,” kata Djimbula.
Selain itu, Tiyo juga dijadwalkan akan hadir dalam dialog yang berisi tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Hal-hal tersebut yang jadi landasan mereka menyebut Tiyo memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu.
“Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati,” ujarnya.
BEM Bersatu menolak narasi-narasi adanya krisis yang tidak berbasis data utuh karena mengalihkan fokus publik. Mereka menilai gerakan mahasiswa harus menjadi suara rakyat bukan alat untuk merebutkan kekuasaan.
“Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” ucapnya
Berikut tuntutan mereka:
1. Mendesak sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan, fasilitas, dan segala bentuk intervensi politik praktis.
2. Mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis dengan catatan perbaikan tata kelola agar tepat sasaran dan akuntabel.
3. Mendukung pengusutan tuntas koruptor tanpa pandang bulu serta mengajak seluruh mahasiswa Indonesia mengawal proses hukum secara kritis dan objektif.
detikcom sudah menghubungi Tiyo untuk mengkonfirmasi pernyataan dari BEM Bersatu. Namun sampai saat ini belum ada balasan.
Halaman 2 dari 2
(amw/knv)
