Jakarta – Lebih dari 4 juta anak usia 7-18 tahun di Indonesia tercatat tidak sekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah. Data ini diperkuat oleh temuan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan masih adanya anak-anak yang belum terjangkau layanan pendidikan dengan kecenderungan putus sekolah meningkat pada jenjang pendidikan lebih tinggi.
Menjawab tantangan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) menegaskan bahwa negara harus hadir melalui intervensi menyeluruh hingga ke level keluarga dengan mengedepankan semangat gotong royong.
Hal itu disampaikan Gus Ipul saat menghadiri forum Belajaraya dengan Teman 2026 bertema ‘Merayakan #KerjaBarengan untuk Ekosistem Pendidikan’ di Taman Ismail Marzuki, Sabtu (2/5/2026).
Dalam sesi Ngobrol Publik #5: Gotong Royong untuk Sekolah dan Madrasah: Kebijakan dan Aspirasi Komunitas, Gus Ipul menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis untuk menjangkau kelompok paling rentan.
“Sekolah Rakyat ini adalah bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan. Kita tidak hanya mengintervensi anaknya, tapi juga keluarganya. Harapannya, ketika anaknya lulus, keluarganya juga ikut naik kelas,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Minggu (3/5/2026).
Dia menjelaskan bahwa pendekatan berbasis keluarga menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi yang selama ini menjadi salah satu akar persoalan pendidikan.
“Ada jutaan anak yang tidak terlihat dalam sistem. Mereka ini invisible people. Bisa jadi ada di sekitar kita, tapi tidak tersentuh program,” ujar Gus Ipul.
Menurutnya, Sekolah Rakyat diposisikan sebagai pendongkrak dari lapisan paling bawah agar kesenjangan pendidikan dapat dipersempit secara sistemik.
“Kalau kita bicara standar pendidikan yang baik, tentu tinggi. Tapi bagaimana semua bisa naik ke sana? Jawabannya gotong royong. Sekolah Rakyat ini menjadi instrumen untuk mengangkat dari bawah,” tuturnya.
Gus Ipul juga menyoroti tantangan baru pendidikan di era teknologi. Di satu sisi, anak-anak Indonesia adalah generasi digital native, namun di sisi lain masih terdapat ketimpangan akses dan kesiapan.
“Kita tidak punya banyak pilihan selain beradaptasi dengan teknologi. Tapi dengan keterbatasan anggaran, gotong royong menjadi keharusan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa ruang partisipasi publik harus dibuka seluas-luasnya agar kebijakan tidak berhenti di tingkat pusat, tetapi benar-benar dirasakan hingga ke akar rumput.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menekankan bahwa keberhasilan belajar sangat ditentukan oleh lingkungan.
“Hampir seluruh teori belajar menunjukkan bahwa keberhasilan belajar dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan belajar yang bersih dan lingkungan sosial yang nyaman menjadi kunci,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa birokrasi harus mampu ‘feeling the gap’ atau mengisi kesenjangan yang belum terjangkau, dengan menghimpun kekuatan masyarakat.
“DNA bangsa Indonesia adalah gotong royong. Tantangannya adalah bagaimana menggerakkan dan menyatukan kekuatan itu,” ungkapnya.
Di sisi lain, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyoroti pentingnya revitalisasi madrasah dan penguatan pendidikan keagamaan.
Menurutnya, meskipun menghadapi keterbatasan sarana, madrasah dan pesantren tetap berperan besar dalam mencetak generasi berkualitas dan memperkuat nilai kebersamaan.
“Lembaga pendidikan yang paling mengaktualisasikan nilai gotong royong adalah madrasah dan pesantren. Sekitar 95 persen dikelola swasta, dan tetap bertahan dengan kekuatan komunitas,” tutupnya.
(anl/ega)
