Menko AHY (Foto: Okezone)
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa penyalahgunaan lahan serta kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi faktor utama penyebab banjir di wilayah perkotaan, khususnya Jabodetabek.
Hal itu disampaikan AHY saat kunjungan ke Inlet Sodetan Kali Ciliwung, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (7/5/2026). Menurutnya, banyak daerah resapan air yang beralih fungsi akibat tata ruang wilayah yang tidak dipatuhi dengan baik.
“Penyalahgunaan lahan, rencana tata ruang wilayah yang tidak dipedomani dengan baik, inilah yang mengakibatkan daerah resapan air menjadi berkurang drastis dan ketika terjadi cuaca atau hujan ekstrem itu menyebabkan air luber dan menggenang dan banjir, yang itu mengakibatkan bencana bagi masyarakat yang ada di sekitar daerah aliran sungai,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, persoalan banjir harus ditangani secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Selain ancaman kiriman air dari wilayah atas, kawasan pesisir juga menghadapi tekanan akibat kenaikan permukaan air laut yang dipicu pemanasan global.
“Sering kali masyarakat di sekitar Jabodetabek mendapatkan dua tekanan, atas apa yang terjadi di hulu tapi juga apa yang terjadi di hilir. Inilah yang kemudian beberapa saat yang lalu kami juga membicarakan bagaimana membangun perlindungan pantai di Pantura,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai solusi infrastruktur. AHY menyebut pembangunan bendungan, termasuk bendungan kering di Ciawi dan Sukamahi, serta normalisasi sungai menjadi langkah penting dalam pengendalian banjir.
Menurutnya, kapasitas sungai juga perlu ditingkatkan agar mampu menampung debit air lebih besar. Saat ini kapasitas aliran yang ada dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal.
“Kita pastikan sungainya terus dilakukan normalisasi jangan sampai terjadi pendangkalan. Lebarnya pun harus ditambah agar bisa mengakomodasi paling tidak lima ratus tujuh puluh meter kubik per detik dari kondisi existing hari ini hanya sekitar dua ratus meter kubik per detik. Ini perlu penanganan infrastruktur,” sebutnya.
