Jakarta –
Pemerintah Kota Semarang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penghargaan ini diberikan atas capaian tata kelola keuangan Kota Semarang yang berjalan secara akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan raihan WTP bukan sekadar penghargaan atas tertib administrasi keuangan. Lebih dari itu, WTP merupakan bukti Pemkot Semarang serius menjaga amanah masyarakat dengan memastikan setiap rupiah APBD dikelola secara hati-hati, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi warga.
“Capaian ini adalah hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Semarang, DPRD, dan berbagai pihak yang terus mengawal jalannya pemerintahan. Namun bagi saya, yang paling penting bukan sekadar mendapatkan WTP, melainkan memastikan bahwa uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang dirasakan manfaatnya,” ujar Agustina dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut disampaikannya usai menerima LHP BPK, Rabu (11/6).
Agustina menegaskan pengelolaan keuangan daerah harus dipahami sebagai instrumen untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sepanjang tahun 2025 Pemkot Semarang mengarahkan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan warga secara langsung, mulai dari pembangunan jalan dan drainase, penanganan banjir, peningkatan kualitas permukiman, layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga berbagai program perlindungan sosial.
Ia menegaskan keberhasilan tata kelola keuangan tidak diukur dari tebalnya laporan atau banyaknya penghargaan yang diterima pemerintah. Namun, ukuran sesungguhnya adalah seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Warga ingin melihat jalan yang lebih baik, lingkungan yang lebih nyaman, pelayanan yang semakin cepat, serta kesempatan ekonomi yang semakin terbuka. Karena itu saya selalu menekankan bahwa setiap rupiah APBD harus bekerja untuk rakyat dan hasilnya harus bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Agustina menambahkan, pengelolaan keuangan yang sehat menjadi fondasi penting bagi pembangunan Kota Semarang. Dengan tata kelola yang baik, pemerintah memiliki kemampuan fiskal yang lebih kuat untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan kota.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar capaian WTP tidak membuat jajaran pemerintah berpuas diri. Sebaliknya, penghargaan tersebut harus menjadi pemacu untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran agar semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Saya ingin budaya pengelolaan keuangan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab terus menjadi nafas pemerintahan di Kota Semarang. Kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui kinerja yang nyata dan pengelolaan anggaran yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga,” katanya.
Adapun raihan opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 juga memperkuat komitmen Pemkot Semarang untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. Sebab, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah bukan hanya tercermin dalam laporan yang baik, tetapi pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kota Semarang.
(akn/ega)
