Jakarta – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyambut positif program sekolah swasta gratis Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang jumlahnya kini sudah mencapai 103 sekolah. Ia menilai kebijakan tersebut menjadi jalan penting untuk memutus persoalan putus sekolah hingga ijazah yang tertahan karena tunggakan biaya.
Hal itu diungkapkan Basri Baco saat membuka diskusi publik berkaitan dengan pendidikan di Markas DPD Partai Golkar Jakarta. Dalam acara tersebut, Baco menekankan pendidikan memiliki hubungan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Konsep di Komisi E, pendidikan adalah faktor utama penentu kesejahteraan. Artinya pendidikan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan seseorang,” kata Baco dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pembangunan Jakarta.
Kemudian, Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta ini menilai, ambisi Jakarta menjadi kota global tidak akan tercapai jika kualitas sumber daya manusia masih tertinggal.
“Hari ini Jakarta mau jadi kota global. Salah satu faktor yang ada adalah tingkat pendidikannya harus tinggi,” ucap dia.
Namun di sisi lain, Baco mengingatkan masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan di dunia pendidikan Ibu Kota. Mulai dari anak yang terpaksa berhenti sekolah karena persoalan ekonomi, hingga ijazah yang tidak bisa diambil akibat tunggakan biaya pendidikan masih ditemukan di Jakarta.
“Kalau kita mau mencapai itu tidak boleh ada lagi anak putus sekolah, tidak sekolah karena orang tuanya tidak bayar, dan tidak boleh ada lagi ijazah yang tertahan,” ungkapnya.
Karena itu, Baco menilai solusi paling realistis adalah menghadirkan kebijakan sekolah swasta gratis. “Saya bilang, solusinya cuma satu sekolah swasta gratis. Nggak ada solusi lain,” imbuh dia.
“Sampai kiamat kalau tidak ada sekolah gratis, masalah ini tidak bisa dipecahkan. Maka ijazah tertahan dan putus sekolah akan terus terjadi,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Baco juga menegaskan posisi Partai Golkar yang disebut selalu mendukung pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunan.
“Partai Golkar itu gennya pemerintah, jadi tidak pernah ada di kamusnya Golkar menentang pemerintah atau oposisi. Kalau ada kritik tentu untuk perbaikan,” tuturnya.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 253.6 miliyar untuk mendanai 103 sekolah swasta yang digratiskan. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan, khususnya di wilayah yang belum memiliki sekolah negeri.
“Anggaran yang dialokasikan untuk 103 sekolah swasta sebesar Rp253.625.139.600,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana saat dikonfirmasi, Senin (20/4).
Ia pun mengatakan sekolah swasta dipilih melalui sejumlah kriteria ketat agar program berjalan tepat sasaran. “Diprioritaskan untuk satuan pendidikan swasta di kelurahan yang tidak memiliki sekolah yang diselenggarakan Pemprov DKI,” lanjutnya.
(maa/maa)
