Jakarta –
Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Suleman Tanjung, mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan tiga perkara dugaan korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel yang dilimpahkan dari Kepolisian ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurut Suleman, langkah Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang menjaga keseimbangan antara ketegasan penegakan hukum dan stabilitas hubungan antarlembaga negara.
“Kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang bergerak cepat agar persoalan ini tidak berkembang menjadi kegaduhan dan pertentangan antarlembaga penegak hukum,” ujar Suleman dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suleman mengatakan, Kepolisian dan Kejaksaan merupakan dua institusi penting dalam sistem penegakan hukum. Karena itu, katanya, keduanya tidak boleh dipersepsikan sedang berhadap-hadapan dalam menangani suatu perkara.
“Jangan sampai masyarakat justru menyaksikan seolah-olah polisi dan jaksa sedang berkompetisi atau saling membuka kelemahan. Yang dibutuhkan rakyat adalah kepastian bahwa hukum ditegakkan secara adil, profesional, dan tidak pandang bulu,” katanya.
Suleman menilai keputusan yang berujung pada pelimpahan penanganan perkara dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri kepada Kejaksaan Agung dapat menjadi jalan untuk mengakhiri silang pendapat mengenai kewenangan penanganan perkara. Selain dapat mempersingkat koordinasi antara proses penyidikan dan penuntutan, pelimpahan tersebut, katanya, juga mampu mencegah munculnya kesan rivalitas di antara institusi penegak hukum.
“Presiden telah mengambil langkah yang menurut saya proporsional. Penegakan hukum tetap berjalan, tetapi hubungan antarlembaga juga tidak boleh rusak. Negara tidak boleh kehilangan energi hanya karena polemik kewenangan,” ujar Suleman.
Menurut Suleman, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara hanya dapat dijaga apabila proses hukum dilaksanakan secara transparan dan dapat diawasi publik. Karena itu, ia berharap Kejaksaan Agung menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka.
“Yang harus dijaga adalah kepercayaan rakyat. Prosesnya harus terang, fakta-faktanya harus dibuka sesuai ketentuan hukum, dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Suleman juga menilai tindakan Prabowo menunjukkan pentingnya satu komando dan koordinasi dalam pemerintahan. Prabowo, kata Suleman, hadir untuk mengembalikan semua pihak kepada tugas utamanya yaitu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
“Presiden bukan hanya kepala pemerintahan, tetapi juga pemimpin yang harus menjaga agar institusi negara tidak saling berbenturan. Dalam kasus ini, Presiden hadir untuk mengembalikan semua pihak kepada tugas utamanya, yaitu menegakkan hukum dan memberantas korupsi,” ujarnya.
Komisi III DPR Supervisi
Sebelumnya, Komisi III DPR memastikan memberikan atensi terhadap proses hukum terkait kasus korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan kasus yang menyeret mantan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah berkaitan dengan oknum alih-alih institusi.
“Ada beberapa hal yang diumumkan. Pertama, Komisi III mengambil inisiatif, memastikan kasus yang kemarin-kemarin banyak diberitakan bisa berjalan dengan koridor hukum dan diusut tuntas secara hukum,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Kejagung RI, Jakarta Selatan, Sabtu (11/7).
Habiburokhman menegaskan pihaknya akan mengawal agar tidak terjadi tindakan yang melampaui kewenangan hukum di antar-institusi hukum selama pengusutan kasus ini berjalan.
“Kedua, kami juga ingin memastikan tidak adanya ekses, gesekan, friksi antarinstitusi terkait penanganan kasus ini. Karena bagaimanapun ini adalah kasus terkait oknum, dengan orang, dengan individu, bukan dengan institusi,” ujarnya
(whn/amw)
