Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus merespons Sekjen Partai Golkar M Sarmuji yang mempertanyakan apa yang diseimbangkan PDIP di luar pemerintahan. Deddy menyinggung Golkar yang selalu candu terhadap kekuasaan.
“Baiknya Golkar urus pemadaman listrik di mana-mana, bukan malah ngurusi PDIP. PDIP bukan Golkar yang kalah atau menang maunya ikut berkuasa. Kita tidak punya bakat candu kekuasaan, tanpa berkuasa akan mati atau tak berkembang,” kata Deddy Sitorus saat dihubungi, Sabtu (20/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Deddy mengatakan berada di dalam pemerintahan memang menguntungkan bagi partai politik karena punya akses kekuasaan. Ia heran lantaran Golkar justru menyinyiri PDIP yang berada di luar.
“Kenapa justru nyinyir terhadap yang tidak mau masuk mendapatkan kemewahan kekuasaan? Kami menghargai mereka yang ada di pemerintahan dan sebaiknya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama bagi yang berada di luar,” ucap dia.
Deddy lantas menjawab soal apa yang perlu diseimbangkan oleh PDIP. Ia mengatakan PDIP melakukan check and balances lewat DPR terhadap kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
“Dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai oleh parpol yang juga duduk di DPR, susah membayangkan fraksi yang punya perwakilan di kabinet mau, mampu, dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan atau memberikan pendapat yang berbeda,” jelas dia.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan Orde Baru, apakah DPR masih dibutuhkan? Itulah yang dimaksud dengan penyeimbang, kebebasan untuk mendukung yang baik tetapi pada saat bersamaan punya kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan dan bahkan pandangan yang berbeda,” lanjut dia.
Deddy menegaskan jika semua partai ada di pemerintahan, maka fungsi checks and balances akan dilakukan oleh rakyat. Ia menyebut akan ada banyak aksi demonstrasi di jalanan.
“Itu akan berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi. Coba cek, apakah partai-partai yang punya menteri di kabinet itu berani menyampaikan kritik thp menteri mereka atau pemerintahan secara umum? Saya pribadi sendiri sering dicurhati oleh sesama anggota dewan bagaimana mereka sulit berbicara dengan leluasa karena posisi di dalam pemerintahan atau takut dapat telpon dari sana-sini,” tegas dia.
Dia mengaku heran lantaran banyak partai yang kini tidak ikhlas PDIP di luar pemerintahan. Ia menyinggung negara yang semua partainya di dalam adalah otoriter.
“Negara yang seluruh partai politiknya ada di dalam pemerintahan itu hanya ada di negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan partai komunis seperti di China. Menjadi Partai Penyeimbang itu adalah sebentuk pengorbanan dan perjuangan juga agar DPR tetap mampu menjalankan fungsinya menjadi kanalisasi suara rakyat dan chekcs and balances teradap penyelenggaraan kekuasaan,” tuturnya.
Pernyataan Golkar
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji bicara soal posisi politik PDIP yang disorot PKB. Sarmuji menilai rakyat dapat menilai posisi politik PDIP yang disebut sebagai penyeimbang di luar pemerintahan.
“Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang,” kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (19/6).
Sarmuji mengatakan saat ini PDIP tidak bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, Sarmuji juga mempertanyakan dengan peran penyeimbang yang diklaim PDIP.
“Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktek penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai,” ujarnya.
“Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca. Tidak perlu memaksa supaya jelas. Kita hormati saja,” imbuh dia.
Halaman 2 dari 2
(maa/idn)
