Jakarta –
Komisi Kajian Ketatanegaraan (K-3) MPR RI bersama Universitas Hasanuddin (UNHAS) menggelar Diskusi Konstitusi bertajuk ‘Evaluasi implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kaitannya dengan Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998’.
Sekadar diketahui, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang sistem perekonomian nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, serta penguasaan negara atas cabang-cabang produksi penting dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Senat Lantai 2 Rektorat UNHAS, Kamis (18/6) ini menjadi wadah pertukaran gagasan antara MPR RI dan akademisi dalam mengkaji arah pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan konstitusi serta prinsip demokrasi ekonomi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, dilaksanakan pula penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI dan UNHAS.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen MPR RI Siti Fauziah dengan Rektor UNHAS Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa.
Penandatanganan ini menjadi simbol penguatan kolaborasi kelembagaan dalam pengembangan kajian konstitusi, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat.
Sejarah dan Tujuan Ekonomi Nasional
Dekan Fakultas Hukum (FH) UNHAS Prof Dr Hamzah Halim menegaskan evaluasi Pasal 33 tidak dapat dilepaskan dari sejarah lahirnya sistem ekonomi Indonesia yang dirancang untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi setelah kemerdekaan politik.
“Pasal 33 merupakan karakteristik utama sistem perekonomian nasional Indonesia yang lahir dari pengalaman panjang bangsa menghadapi praktik kolonialisme dan eksploitasi sumber daya. Karena itu, kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama pembangunan ekonomi nasional,” ujar Prof Hamzah, dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).
Prof Hamzah menekankan sejak awal, para pendiri bangsa menempatkan rakyat sebagai poros pembangunan ekonomi, berbeda dengan sistem kolonial yang berorientasi pada pengerukan keuntungan.
Penguatan Norma dan Batasan Negara
Sementara itu, Guru Besar FH UNHAS Prof Dr Achmad Ruslan menyoroti implementasi Pasal 33 ayat (1) hingga (5) masih memerlukan pengaturan lebih komprehensif, khususnya mengenai objek, subjek, dan mekanisme pengelolaan cabang produksi yang menjadi tanggung jawab negara.
“Perlu penguatan norma dalam Pasal 33 dengan memperjelas cabang usaha yang wajib dikelola negara beserta prinsip pengelolaannya agar benar-benar ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegas Prof Achmad.
Prof Achmad menambahkan sektor-sektor strategis harus memiliki batasan yang jelas agar manfaatnya tepat sasaran dan tidak dimaknai secara multitafsir.
Negara Hadir untuk Lindungi Hak Rakyat
Guru Besar FH UNHAS Prof Dr Abdul Razak mengulas lebih dalam makna ‘menguasai hajat hidup orang banyak’ pada Pasal 33 ayat (2).
Menurut Prof Abdul, para perumus konstitusi telah memberi rambu yang jelas sektor vital harus berada dalam penguasaan negara, namun tetap harus diimbangi dengan perlindungan hak-hak yang telah melekat pada masyarakat.
“Hak menguasai negara tidak boleh digunakan untuk mengesampingkan hak-hak rakyat. Kehadiran negara harus menjadi instrumen penjamin kesejahteraan dan pelindung hak asasi warga negara, bukan sebaliknya,” papar Prof Abdul.
Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan
Perspektif ekonomi kerakyatan disampaikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNHAS Prof Dr Mursalim. Prof Mursalim menekankan perekonomian nasional tidak boleh berhenti pada diskusi, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan yang nyata memihak rakyat.
“Perlu rekonstruksi norma pada Pasal 33 yang semakin menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Negara wajib memberikan fasilitasi dan perlindungan kepada koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia,” kata Prof Mursalim.
Upaya Kampus untuk Bangsa
Rektor UNHAS Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa menegaskan universitas siap berkontribusi penuh dalam merumuskan arah pembangunan nasional yang berpihak pada kepentingan rakyat.
“Jika sudah membahas Pasal 33 di UNHAS, tidak ada kata mundur, harus dituntaskan. Kita singkirkan semua perbedaan dan satukan pemikiran untuk perubahan yang lebih baik,” tegas Prof Jamaluddin.
“Ini adalah bagian dari kontribusi kampus untuk kemajuan bangsa,” sambungnya.
Apresiasi dan Tindak Lanjut MPR
Ketua K-3 MPR RI Taufik Basari memberikan apresiasi atas kedalaman analisis para akademisi UNHAS. Taufik menegaskan seluruh rekomendasi akan menjadi masukan berharga bagi proses kajian ketatanegaraan yang sedang berjalan.
“Gagasan dari forum ini memperkaya perspektif MPR dalam melihat implementasi Pasal 33, sehingga kita mampu menjawab tantangan pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujar Taufik.
Plt Sekjen MPR RI Siti Fauziah menambahkan penandatanganan MoU ini menjadi fondasi bagi tindak lanjut yang lebih konkret antara MPR dan UNHAS, seperti riset bersama, pengabdian masyarakat, dan pengkajian konstitusi.
“Masukan dari berbagai daerah, termasuk dari UNHAS, akan dikompilasi sebagai bahan pengayaan kajian. Kolaborasi ini wujud sinergi nyata antara lembaga negara dan perguruan tinggi dalam memperkuat sistem perekonomian nasional yang berlandaskan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat,” kata Siti.
Melalui diskusi dan kerja sama kelembagaan ini, MPR RI dan UNHAS berharap dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif bagi penguatan sistem perekonomian nasional yang berorientasi pada nilai-nilai demokrasi ekonomi, keadilan sosial, serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.
Sebagai informasi, diskusi dibuka oleh Ketua K-3 MPR RI Taufik Basari, dengan menghadirkan empat narasumber dari UNHAS, di antaranya Dekan FH Prof Dr Hamzah Halim, Guru Besar FH Prof Dr Achmad Ruslan, Guru Besar FH Prof Dr Abdul Razak, dan Dekan FEB Prof Dr Mursalim.
(prf/ega)
