Diskusi SPKS Soroti Dampak Program B50 terhadap Kesejahteraan Petani

JAKARTA amp;ndash; Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sabarudin, Direktur Advokasi dan Hukum SPKS Andre, dan Direktur Eksekutif Indonesia Mining amp;amp; Energy Watch Ferdy Hasiman menyampaikan paparan dalam diskusi mengenai implementasi program biodiesel B50 di Jakarta, Selasa (30/6/2026). amp;nbsp; Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendukung implementasi program biodiesel B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026, namun meminta agar kebijakan tersebut tidak membebani petani sawit rakyat. SPKS menegaskan bahwa upaya memperkuat ketahanan energi nasional harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani sebagai pemasok utama bahan baku biodiesel. amp;nbsp; Ketua Umum SPKS, Sabarudin, mengatakan selama hampir satu dekade pemerintah terus meningkatkan mandatori biodiesel, mulai dari B15 hingga B50. Namun, menurutnya, belum ada evaluasi komprehensif mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan petani sawit rakyat. Ia menegaskan, SPKS tidak menolak program B50, tetapi menolak apabila biaya implementasinya justru dibebankan kepada petani melalui penurunan harga tandan buah segar (TBS). amp;nbsp; Berdasarkan perhitungan SPKS, kenaikan pungutan ekspor CPO dari 10 persen menjadi 12,5 persen berpotensi menekan harga TBS hingga sekitar Rp833 per kilogram. Kondisi tersebut diperkirakan dapat mengurangi pendapatan petani sawit rakyat hingga Rp499-500 miliar per bulan secara nasional. SPKS menilai manfaat ekonomi program B50 yang diperkirakan mencapai Rp24,68 triliun tidak boleh dibayar dengan penurunan pendapatan petani. amp;nbsp; Direktur Advokasi dan Hukum SPKS, Andre, menilai persoalan utama implementasi B50 terletak pada tata kelola yang belum memberikan distribusi manfaat secara adil. Menurutnya, petani selama ini hanya menjadi pemasok bahan baku, sementara nilai tambah biodiesel lebih banyak dinikmati industri hilir. Selain itu, implementasi B50 berpotensi mengurangi penerimaan Dana Sawit hingga Rp43-67 triliun per tahun dan mengganggu pendanaan program yang langsung menyentuh kepentingan petani, seperti peremajaan sawit rakyat dan peningkatan produktivitas. amp;nbsp; Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Mining amp;amp; Energy Watch, Ferdy Hasiman, meminta pemerintah mengevaluasi efektivitas program biodiesel terhadap ketahanan energi nasional. Ia menilai pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tetap efisien secara ekonomi serta memberikan kepastian harga TBS bagi petani sawit rakyat melalui kebijakan harga patokan minimum yang adil dan berkelanjutan.