Jakarta –
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka program Kepala Desa Masuk Kampus (KDMK) Angkatan I di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat. Sebanyak 434 kepala desa dari 162 kabupaten/kota di 20 provinsi mengikuti program ‘kuliah kilat’ tersebut.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, La Ode Ahmad Pidana Bolombo, mengatakan program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kemendagri, Universitas Indonesia, pemerintah daerah, dan pemerintah desa untuk memperkuat kompetensi kepala desa melalui pendidikan dan pengembangan inovasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Program Kepala Desa Masuk Kampus merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan kepala desa melalui kolaborasi antara Kemendagri, Universitas Indonesia, pemerintah daerah, dan pemerintah desa,” ujar La Ode melalui keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).
“Kami berharap para kepala desa mampu membawa inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang semakin baik, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” sambungnya.
Pembukaan kegiatan berlangsung di Balai Purnomo Prawiro, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, Selasa (30/6/2026). Acara dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Rektor Universitas Indonesia Heri Hermansyah, jajaran pimpinan UI, pejabat Kemendagri, serta akademisi.
Sebanyak 434 kepala desa yang mengikuti program berasal dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
Dalam sambutannya, Rektor UI Heri Hermansyah menyampaikan program KDMK bertujuan menjembatani ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi perguruan tinggi agar dapat diterapkan dalam pembangunan desa. Menurutnya, kepala desa diharapkan mampu menggali potensi lokal dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa menjadi kunci untuk berbagai tantangan, mulai dari tata kelola pemerintahan, pemanfaatan teknologi, hingga inovasi pelayanan publik.
“Desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional. Kemajuan desa akan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Bima Arya.
Usai pembukaan, para peserta mengikuti perkuliahan yang dibagi ke dalam 17 kelas. Materi difokuskan pada enam bidang inovasi, yakni pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekowisata, ekonomi dan infrastruktur, mitigasi bencana serta kesehatan, pendidikan dan digitalisasi, serta perikanan dan peternakan.
(fca/fca)
