Harga listrik yang dihasilkan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berpotensi naik. (Foto: Okezone.com/PLN IP)
JAKARTA – Harga listrik yang dihasilkan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan sistem Battery Energy Storage System (BESS) dinilai lebih mahal dibandingkan pembangkit lainnya. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya biaya pembebasan lahan untuk pembangunan proyek tersebut.
Bahkan, jika harga tanah mencapai Rp200 ribu per meter persegi, harga listrik diperkirakan naik sekitar 1 sen per kWh. Semakin tinggi harga lahan, semakin besar pula kenaikan biaya listrik yang dihasilkan.
“Kami mengakui bahwa penggunaan PLTS dengan sistem BESS (Battery Energy Storage System) ini sangat sensitif terhadap lahan. Jadi kalau harga lahan Rp600 ribu per meter persegi, maka harganya naik sekitar 3 sen per kWh,” ujar Direktur Utama PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (2/7/2026).
Darmawan mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mengimplementasikan target pemerintah membangun PLTS berkapasitas 100 GW. Karena itu, diperlukan dukungan penyediaan lahan agar harga listrik tetap sesuai keekonomian.
“Untuk program ini, karena tanah sudah disediakan pemerintah, tentu membuat program PLTS ini menjadi lebih kompetitif secara keekonomian,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Darmawan juga memaparkan roadmap penguatan sistem kelistrikan di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dengan target peningkatan daya mampu pasok dari 35,9 GW saat ini menjadi 55 GW pada 2030.
Langkah awal dimulai pada 2026 dengan penambahan kapasitas 5 GW yang difokuskan pada pemenuhan 15 juta metrik ton (MT) batu bara kalori menengah (4.500–5.200 kcal/kg). Upaya ini bertujuan memastikan stabilitas pasokan energi primer sebagai fondasi penguatan sistem sebelum transisi menuju integrasi energi terbarukan yang lebih masif pada tahun-tahun berikutnya.
