6 Fakta Pertemuan Purbaya dan Said Iqbal Bahas Pajak JHT hingga Buruh Batal Demo (Foto: Setpres)
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal. Pertemuan ini membahas usulan penghapusan pajak atas Jaminan Hari Tua (JHT).
Selain penghapusan pajak JHT, Said Iqbal juga mengusulkan pajak atas tunjangan hari raya (THR), jaminan pensiun, hingga uang pesangon
“Saya ditugaskan oleh Presiden untuk memberikan masukan terkait dengan kesejahteraan buruh, pajak yang dikenakan pada jaminan sosial itu juga penting,” kata Said Iqbal kepada wartawan usai menemui Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Rabu (8/6/2026).
Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta hasil pertemuan Purbaya dengan Said Iqbal, Jakarta, Sabtu (11/6/2026).
1. Alasan Pajak JHT Diusulkan Dihapus
Menurut Said Iqbal, berbagai jenis pajak tersebut dikenakan terhadap pendapatan yang menjadi bantalan ekonomi terakhir bagi pekerja, terutama ketika menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) atau memasuki masa pensiun.
Salah satu sorotan utama adalah pajak atas pencairan JHT. Dia menilai JHT merupakan tabungan sosial pekerja, sehingga pajak seharusnya tidak dikenakan terhadap pokok tabungannya.
Jika terdapat pengenaan pajak, beban tersebut dinilai lebih tepat diarahkan pada imbal hasil, sebagaimana berlaku pada tabungan komersial.
2. Tarif Pajak Progresif Rugikan Pekerja
Selain meminta pajak JHT menjadi 0 persen, dia juga mengusulkan penghapusan skema pajak progresif dalam pencairan JHT. Skema tersebut dinilai dapat memberatkan pekerja yang beberapa kali mengalami PHK.
“Saya meminta untuk dihapuskan pajak progresif, selain tadi pajak JHT-nya sendiri 0 persen,” tambahnya.
Tarif pajak progresif berkisar dari 5-30 persen, tergantung kondisi pencairan. Dalam kasus tertentu, nilai pajak yang dikenakan disebut bisa sangat besar apabila saldo JHT pekerja cukup tinggi dan pencairan dilakukan lebih dari satu kali.
Selain persoalan tarif, dia juga berpendapat batas nilai JHT yang dikenakan pajak sudah tidak relevan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009, pencairan JHT hingga Rp50 juta tidak dikenakan pajak, sedangkan nilai di atas Rp50 juta dikenakan pajak 5 persen.
Dengan mempertimbangkan inflasi, Said menilai perlu adanya penyesuaian terhadap ambang batas nilai JHT bila pajak tetap diberlakukan.
