Pemerintah menargetkan penerbitan 8 juta sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) . (Foto: Okezone.com)
JAKARTA – Pemerintah menargetkan penerbitan 8 juta sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program Sertifikasi Sektor Perumahan. Program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun ini hingga 2028.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan pemerintah menargetkan penerbitan 1 juta sertifikat pada 2026, kemudian meningkat menjadi 2 juta sertifikat pada 2027 dan tambahan 5 juta sertifikat pada 2028.
“Tahun ini 1 juta, tahun depan 2 juta. Totalnya mungkin tahun 2028 tambah 5 juta, totalnya 8 juta,” ujar Nusron saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Ia menjelaskan terdapat tiga kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. Kelompok pertama adalah penerima bantuan perumahan dari pemerintah, termasuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Selain penerima BSPS Kementerian PU, pemerintah juga akan memasukkan penerima program bedah rumah dari Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan.
“Kemudian bedah rumah dari Kemenkes bagi penderita TBC. Datanya belum kami temukan, tetapi nanti akan menjadi sasaran objek program sertifikasi sektor perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” tutur Nusron.
Kelompok kedua adalah masyarakat yang memperoleh fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dalam skema ini, pemerintah akan menggratiskan peningkatan status hak dari Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama individu menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).
