Padang – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade melakukan pemantauan penyaluran BBM bersubsidi di Sumatra Barat (Sumbar) dengan mendatangi Kantor Sales Area Retail Pertamina Patra Niaga Sumbar di Kota Padang. Andre mengatakan kelangkaan solar subsidi di sana bukan karena kurangnya kuota dari pemerintah pusat.
Kunjungan Andre bersama Sales Area Manager (SAM) Retail Sumatera Barat PT Pertamina Patra Niaga, Fakhri Rizal Hasibuan, terlaksana Jumat (5/6/2026). Mereka memantau aktivitas SPBU se-Sumbar melalui sistem CCTV yang terintegrasi.
Andre menelaah data penyaluran solar subsidi, antrean kendaraan, hingga pola konsumsi BBM di berbagai daerah. Dari pemaparan Pertamina, Andre mengatakan kelangkaan solar yang selama ini terjadi di Sumbar bukan disebabkan oleh kurangnya kuota yang diberikan pemerintah pusat.
“Kalau kita belajar dari lima tahun terakhir, kuota BBM Sumbar itu tidak pernah kurang. Bahkan setiap tahun bertambah. Tahun lalu kita mendapatkan tambahan kuota 15 persen, tahun ini penjualan juga sudah lebih 5 persen dari kuota, tapi tetap terjadi kelangkaan. Jadi masalahnya bukan kuota,” kata Andre dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/6/2026).
Data Pertamina menunjukkan pada periode 16-23 Mei 2026 penyaluran Biosolar JBT mencapai 14.264 kiloliter atau rata-rata 1.788 kiloliter per hari. Angka itu setara 118 persen dari kuota harian atau mengalami over kuota sebesar 18 persen.
Sementara pada periode 27 Mei hingga 2 Juni 2026, total penyaluran mencapai 11.640 kiloliter dengan rata-rata 1.669 kiloliter per hari atau sekitar 110,2 persen dari kuota harian.
Fakhri Rizal menjelaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan penyaluran solar subsidi di Sumbar sebenarnya terus ditingkatkan oleh Pertamina. Bahkan hingga awal Juni, sebutnya, konsumsi solar subsidi di Sumbar telah melampaui kuota yang dialokasikan.
“Kondisi sampai 2 Juni kemarin untuk solar sudah over sekitar 19 persen secara year to date. Over terbesar berada di Kota Padang dan Kota Padang Panjang. Sedangkan untuk Pertalite relatif aman dan tidak ada persoalan,” kata Fakhri.
Andre menilai fakta tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa persoalan utama terletak pada penyalahgunaan solar subsidi. Menurutnya, pola yang terjadi selama bertahun-tahun menunjukkan setiap kali aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) meningkat, solar menjadi langka di masyarakat.
Sebaliknya, ketika aparat melakukan razia dan penindakan terhadap tambang ilegal, ketersediaan solar kembali normal.
“Ini bukan dugaan lagi, tapi fakta yang berulang. Setiap PETI marak, solar langka. Begitu ada operasi dan penindakan terhadap PETI, solar kembali gampang didapat masyarakat. Polanya selalu begitu,” ujar Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Dalam diskusi tersebut, Fakhri memaparkan setelah dilakukan operasi gabungan bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum pada Mei lalu, konsumsi solar harian sempat turun signifikan dari sekitar 1.800 kiloliter per hari menjadi hanya sekitar 1.100 hingga 1.200 kiloliter per hari.
“Nah, setelah ada penindakan memang langsung turun. Itu terlihat dari data konsumsi yang kami miliki,” kata Fakhri.
Andre meminta Pertamina tidak hanya mengandalkan rapat koordinasi, tetapi juga memperkuat pengawasan di lapangan terhadap kendaraan-kendaraan yang diduga melakukan pelangsiran BBM subsidi. Ia mendukung PERTAMINA Bersama Pemda dan jajaran menuntaskan persoalan kelangkaan solar subsidi tersebut.
“Tujuan saya sederhana. Masyarakat yang berhak harus mendapatkan BBM subsidi. Jangan sampai yang menikmati justru pihak-pihak yang menyalahgunakan dan merugikan masyarakat Sumbar,” imbuhnya.
(dwr/idn)
