Batu Bara (Foto: Okezone)
JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengakui hambatan pada hari operasi pembangkit (HOP) milik PT PLN (Persero) yang dipicu oleh minimnya suplai batu bara dengan kalori menengah atau sebesar 5.200 kcal/kg GAR.
Kementerian ESDM juga sempat mencatat hanya sekitar 5% yang memiliki nilai kalori di atas 6.000 kcal/GAR dari total cadangan batu bara nasional sebesar 31 miliar ton, sehingga jika sektor industri bergantung kuat lini operasionalnya pada batu bara kalori tinggi, maka bakal mengancam kelangsungan bisnis.
Bahlil mengakui bahwa persoalan ini tidak terlepas dari kecenderungan menyusutnya kualitas kandungan kalori pada hasil produksi batu bara domestik.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar mengkritik pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menjamin pasokan listrik nasional aman meski PLN masih membutuhkan tambahan 18-20 juta ton batu bara pada 2026.
Menurut dia kondisi tersebut justru menunjukkan lemahnya perencanaan dan tata kelola sektor energi yang selama ini dijalankan Kementerian ESDM.
“Komisi XII sejak awal sudah mengingatkan dampak kebijakan pengurangan RKAB produksi batu bara hingga sekitar 40 persen. Kami sudah mengingatkan potensi turunnya royalti dan PNBP, terganggunya penerimaan negara dari sektor energi, ancaman terhadap pasokan DMO untuk PLN, hingga risiko meningkatnya PHK di perusahaan tambang. Namun peringatan itu tidak direspons dengan baik,” kata Gunhar, Sabtu (20/6/2026).
Ia mempertanyakan dasar kebijakan pengurangan produksi yang disebut untuk menjaga harga batu bara ekspor.
Menurutnya, saat DPR meminta data tambahan penerimaan negara dari kebijakan tersebut, Kementerian ESDM tidak mampu memberikan angka yang jelas.
“Ketika ditanya berapa tambahan royalti dan PNBP yang diperoleh negara selama kebijakan itu berjalan, tidak ada jawaban yang pasti. Yang kami ketahui, penerimaan royalti batu bara pada April 2026 hanya sekitar Rp22 miliar. Jadi apa sebenarnya manfaat kebijakan ini bagi negara?,” ujarnya.
