Jakarta –
Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi perkembangan teknologi global. Melainkan harus mampu menjadi pemain utama dalam transformasi digital dunia melalui penguatan infrastruktur telekomunikasi, kedaulatan data, keamanan siber, pengembangan talenta digital, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan industri.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro saat menghadiri diskusi publik bertajuk ‘Smart Indonesia: Akselerasi Transformasi Digital Nasional Melalui Inovasi Infrastruktur Telekomunikasi’ di Kompleks Gedung MPR RI.
Kegiatan tersebut dihadiri para pakar telekomunikasi dan digital, akademisi, pelaku industri teknologi, organisasi profesi, serta komunitas digital dari berbagai daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pidato pembukaannya, Ibas menekankan transformasi digital merupakan salah satu faktor penentu bagi Indonesia untuk mencapai cita-cita sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Namun, menurut Ibas, berbagai tantangan masih harus dihadapi, terutama kesenjangan akses dan kualitas layanan digital di berbagai wilayah Indonesia.
“Tantangan bagi kita adalah bagaimana kita bisa menjadi ekonomi terbesar se-Asia Tenggara. Kesenjangan digital sebagai tantangan bangsa ini masih terlihat,” ujar Ibas, dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).
“Kita ingin adanya akses internet yang berkualitas yang dapat dinikmati secara nyata agar literasi digital ini benar-benar terwujud,” sambungnya.
Ibas menilai pembangunan infrastruktur telekomunikasi harus dipandang sebagai investasi strategis jangka panjang. Menurut Ibas, jaringan komunikasi digital saat ini memiliki peran yang sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur fisik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Infrastruktur telekomunikasi adalah tulang punggung komunikasi digital. Setiap menara BTS yang kita bangun, setiap kilometer serat optik yang kita gelar, merupakan investasi penting untuk mendukung transformasi digital Indonesia,” kata Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur (Jatim) VII tersebut.
Selain memperluas akses digital, Ibas juga mengingatkan pentingnya penguatan keamanan siber dan perlindungan data pribadi di tengah meningkatnya ancaman digital global. Ia menilai perkembangan teknologi harus diimbangi dengan regulasi dan tata kelola yang mampu melindungi kepentingan nasional.
“Tantangan berikutnya adalah bagaimana kita mengantisipasi kemampuan pihak-pihak yang semakin ahli dan mapan dalam melakukan serangan siber. Ancaman ini nyata dan serius,” tegas Ibas.
“Karena itu, perlindungan data pribadi dan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) harus menjadi perhatian bersama,” sambungnya.
Lebih lanjut, Ibas menyoroti pentingnya persiapan Indonesia menghadapi era teknologi generasi berikutnya. Menurut Ibas, Indonesia harus mengambil posisi strategis dalam pengembangan teknologi masa depan, termasuk 5G, 6G, kecerdasan buatan (AI), dan pengelolaan data nasional.
“Masa depan 5G dan persiapan menuju 6G harus kita siapkan dari sekarang. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar, tetapi harus menjadi bagian penting dari ekosistem digital global,” jelas Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat tersebut.
Kampus, industri, dan pemerintah harus bekerja sama dalam riset dan penerapannya agar masa depan yang kita cita-citakan dapat benar-benar terwujud,” jelas Wakil Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.
Menurut Ibas, kecerdasan buatan juga dapat menjadi instrumen penting untuk mempercepat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih efektif. Namun demikian, penerapannya harus tetap menjunjung prinsip akuntabilitas dan kepentingan masyarakat.
“AI dapat membantu menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan tetap akuntabel. Di saat yang sama, kita juga harus memperkuat kedaulatan data dan siber nasional melalui tata kelola yang kuat serta regulasi yang mampu menjaga kepentingan bangsa,” ujar Ibas.
Ibas menambahkan Indonesia sesungguhnya memiliki modal sumber daya manusia yang besar untuk memenangkan persaingan digital global. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus memastikan talenta-talenta nasional memperoleh dukungan yang memadai.
“MPR RI merasa memiliki tanggung jawab moral dalam pembangunan bangsa ini. Kita tidak kekurangan talenta. Yang harus kita lakukan adalah memastikan talenta-talenta tersebut mendapatkan dukungan agar potensinya berkembang secara optimal,” tutur Ibas.
Ibas mengajak seluruh elemen bangsa untuk melihat transformasi digital sebagai agenda strategis nasional yang membutuhkan keberanian, kolaborasi, dan visi jangka panjang.
“Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang masa depan bangsa. Jika kita mampu membangun infrastruktur yang kuat, melahirkan talenta unggul, menjaga kedaulatan data, dan memperkuat inovasi nasional, Indonesia tidak hanya akan menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta dan pemimpin dalam ekonomi digital global,” kata Ibas.
Dalam sesi diskusi, sejumlah narasumber turut menyampaikan pandangan strategis mengenai masa depan digital Indonesia. Co-Founder dan CEO Awanio Irfan Yuta Pratama menekankan pentingnya kedaulatan digital nasional dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi perusahaan teknologi lokal untuk berkembang.
Menurut Irfan, belanja teknologi pemerintah seharusnya tidak hanya berorientasi pada pengadaan, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun industri teknologi nasional yang kuat.
Senada, Founder dan CEO NoLimit Indonesia Aqsath Rasyid menilai Indonesia memiliki potensi besar menjadi pencipta teknologi di kawasan Asia Tenggara, dengan penguatan talenta digital sebagai kunci utama menghadapi kompetisi global dan perang narasi digital di masa depan.
Sementara itu, Direktur Government Affairs Microsoft Indonesia RR Widyasari Listyowulan, menyoroti pentingnya pembangunan ekosistem data nasional yang kuat, termasuk pengembangan pusat data dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang AI.
Adapun Ketua APTIKNAS, Ir Soegiharto Santoso mendorong percepatan pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS), penguatan kebijakan AI, percepatan pembangunan infrastruktur digital di wilayah 3T, serta pemberian insentif bagi investasi teknologi dalam negeri.
Dalam kesempatan yang sama, sejumlah Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat juga menyampaikan pandangannya. Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya konektivitas antarlembaga serta penguatan perlindungan konsumen di sektor keuangan digital.
Ir Mulyadi mengingatkan agar seluruh inovasi teknologi tetap diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan negara. Rizki Aulia Rahman Natakusumah menyoroti perlunya afirmasi bagi perusahaan teknologi lokal serta percepatan implementasi AI di lingkungan pemerintahan, sementara Anton Sukartono Suratto menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menghadapi era digital tanpa batas.
Di sisi lain, Faujia Helga Br Tampubolon mengingatkan transformasi digital harus menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara merata. Menurut Faujia, pemerataan akses digital hingga ke pelosok daerah merupakan syarat penting agar manfaat teknologi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
(akn/ega)
