Jakarta – Sekretariat Jenderal MPR RI dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menyepakati kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk periode 2026-2031.
Kerja sama tersebut dilakukan demi memperkuat sinergi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat antara lembaga negara dengan perguruan tinggi.
Kolaborasi itu dinilai penting untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) unggul, memperluas jejaring akademik dan kebangsaan, serta memperkuat kontribusi perguruan tinggi dan lembaga negara dalam menjawab tantangan pembangunan daerah maupun nasional.
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menyampaikan apresiasi atas kontribusi ULM dalam mendukung akses pendidikan bagi mahasiswa, termasuk melalui program bantuan biaya pendidikan dan pendekatan jemput bola kepada mahasiswa.
“Saya sangat bersyukur, Alhamdulillah kita bisa kembali lagi ke sini. MPR sudah sering bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat melalui FGD, FKP, dan berbagai kegiatan lainnya,” ujar Siti Fauziah, dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MPR RI itu juga menyoroti komitmen ULM dalam membantu mahasiswa kurang mampu, serta inovasi kampus dalam memastikan keberlanjutan pendidikan.
“Saya sangat salut, universitas ini bisa membiayai mahasiswa yang kurang mampu, bahkan menerapkan metode jemput bola, di mana kampus yang mendatangi mahasiswanya. Itu sangat bagus dan bisa dicontoh kampus lain,” tambahnya.
Siti Fauziah juga mengapresiasi besarnya skala kampus ULM yang memiliki dua lokasi utama di Banjarmasin dan Banjarbaru, serta jumlah mahasiswa yang mencapai puluhan ribu.
Kerja sama MPR RI dengan ULM, lanjutnya, akan terus diperkuat melalui berbagai program seperti Focus Group Discussion (FGD), Forum Kajian Permusyawaratan (FKP), hingga program magang dan praktik kerja lapangan (PKL) bagi mahasiswa.
Selain itu, Siti Fauziah juga menyinggung bahwa hasil FGD nantinya akan menjadi bahan masukan penting bagi Badan Pengkajian MPR RI dalam merumuskan rekomendasi kebijakan di masa mendatang. Salah satu tema yang akan dibahas yakni hukum lingkungan yang dinilai relevan dengan kondisi Kalimantan Selatan yang masih memiliki kawasan hijau cukup luas, khususnya di wilayah Banjarbaru.
“Pemilihan tema hukum lingkungan ini sangat tepat. Kita lihat Kalimantan masih banyak wilayah hijau yang perlu dijaga,” katanya.
Siti Fauziah berharap melalui kerja sama ini dapat memperkuat kontribusi akademisi dalam memberikan masukan terhadap pembangunan hukum dan ketatanegaraan di Indonesia, khususnya melalui kolaborasi berkelanjutan antara MPR RI dan perguruan tinggi.
“Saya berharap kerja sama ini terus berlanjut dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan serta penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia,” tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Rektor ULM, Ahmad Alim Bachri menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan berharap kerja sama ini membawa manfaat bagi pengembangan pendidikan tinggi, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat.
Ahmad menjelaskan ULM merupakan perguruan tinggi pertama di Kalimantan yang kini terus memperluas akses pendidikan melalui Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan.
“ULM berkomitmen menghadirkan pendidikan tinggi yang inklusif dan berkualitas. Kami ingin anak-anak daerah tetap bisa kuliah tanpa terbebani biaya hidup yang tinggi dengan menghadirkan layanan pendidikan lebih dekat kepada masyarakat,” jelasnya.
Ahmad juga menegaskan komitmen ULM untuk menjaga akses pendidikan yang adil dan terjangkau bagi mahasiswa.
“Sejak 2014 hingga sekarang, ULM tidak pernah menaikkan UKT. Selama saya menjadi rektor, kami berupaya agar pendidikan tetap bisa diakses semua kalangan,” tutupnya.
(anl/ega)
