Kutai Kartanegara – PT Pupuk Indonesia (Persero) menggelar kegiatan “Pupuk Indonesia Menyapa” terkait koordinasi percepatan penyaluran pupuk subsidi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Puteri Karang Melenu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kamis (25/07/2024).
Pelaksanaan kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara Pupuk Indonesia dengan pihak terkait, yakni pemerintah daerah, distributor, verval, kios dan juga para penyuluh pertanian, guna mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi.
Manajer Penjualan Wilayah Kaltim – Kaltara, PT Pupuk Indonesia, Devid Khoirul Mukhtar menyampaikan bahwa acara ini sebagai forum koordinasi antara Pupuk Indonesia dengan pihak terkait yakni Dinas Pertanian, distributor, verval, kios dan para penyuluh pertanian. Ia juga menyoroti peran strategis dari Kabupaten Kukar sebagai daerah lumbung pangan bagi Kaltim dan juga penyanggah pangan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kukar memberikan peran yang sangat penting dalam strategi ketahanan pangan di Kaltim dan menjadi fokus penting dalam pengembangan sektor pangan di IKN nantinya,” ucapnya.
Ia melanjutkan, dengan adanya alokasi yang diberikan oleh pupuk subsidi ini kepada para petani diharapkan produktifitas pertanian dan ketahanan pangan di Kukar terkhusus Kaltim bisa mengalami peningkatan yang siginifikan, karena hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyerapan pupuk bersubsidi, yang sangat penting bagi para petani di wilayah tersebut.
“Ya kita berharap, kedepan dengan adanya kegiatan ini produktifitas pertanian dan ketahanan pangan Kukar dan Kaltim bisa mengalami peningkatan, serta dapat terpenuhi” sambungnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim, Siti Farisya Yana, menuturkan bahwa terkait dengan kegiatan hari ini yang dilaksanakan oleh Pupuk Indonesia merupakan salah satu cara guna melakukan percepatan penyerapan pupuk bersubsidi.
Saat ini terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam hal penyerapannya, misalnya faktor geografis atau mekanismenya yang mungkin belum tersosialisasikan kepada masyarakat, kemudian perubahan masa tanamnya petani kita, sehingga dalam hal menyalurkan ternyata belum di pakai oleh para petani.
“Kita berharap kedepan antara perencanaan dan penyerapan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya dan jangan sampai ketika petani membutuhkan perencanaan kita terlambat untuk menyiapkannya,” ujarnya.
Siti Farisya Yana menyebut bahwa, saat ini jika para petani membutuhkan pupuk bersubsidi ini mereka harus terdaftar di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dipegang oleh Badan Penyuluh Pertanian (BPP) di setiap kecamatan – kecamatan yang ada, sehingga kalaupun selama ini mereka tidak melakukan komunikasi dengan BPP maka kesamaan persepsinya akan menimbulkan perbedaan.
“Adanya perubahan mekanisme tersebut juga terkadang membuat mereka terkaget – kaget atas perubahan tersebut jika tidak tersosialisasikan dengan baik,” pungkasnya.
Leave a Reply