Serang – Kapolda Banten Irjen Pol Hengki bersama Gubernur Banten Andra Soni menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 bersama aliansi serikat pekerja/buruh Kabupaten Serang. Mereka menyampaikan komitmen untuk memberantas praktik percaloan rekrutment tenaga kerja.
Kegiatan digelar di Lapangan depan PT Samator, Kawasan Industri Modern, Minggu (3/5/2026), dan dipadati oleh buruh se-Kabupaten Serang. Acara ini juga dihadiri Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, Kapolres Serang AKBP Andri Kurniawan, serta Dandim 0602/Serang Kolonel Arm Oke Kistianto.
Dalam sambutannya, Hengki menegaskan peran strategis buruh dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Buruh merupakan kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan daya saing, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata Hengki.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
“Sinergi yang baik menjadi fondasi penting dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan komitmen untuk menindak praktik percaloan. Menurutnya, percaloan adalah kejahatan.
“Percaloan itu adalah kejahatan. Kami bersama Kapolda Banten sepakat untuk menindak siapa pun yang terlibat,” katanya.
Menurut Andra Soni, percaloan tenaga kerja menjadi tantangan, khususnya dalam pembuktian. Namun, praktik tersebut kerap muncul di tengah masyarakat. Karena itu, ia meminta partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk melaporkan jika menemukan praktik percaloan dalam rekrutmen tenaga kerja.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor ke aparat penegak hukum (APH) jika menemukan praktik tersebut, agar dapat segera ditindaklanjuti.
Oleh sebab itu, Andra Soni meminta Polda Banten dan Forkopimda, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dalam memperoleh kesempatan kerja yang layak. Ia menegaskan praktik percaloan harus dihentikan, meskipun diduga melibatkan banyak pihak.
“Ibu Bupati sudah membentuk satgas. Kami juga di provinsi sudah membentuk desk ketenagakerjaan yang di dalamnya ada Kapolda,” katanya.
(aik/maa)
