Jakarta –
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) sekaligus Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia, Buky Wibawa Karya Guna menyebut pembangunan daerah merupakan fondasi dan kunci utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.
Menurut Buky, keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari kemajuan daerah. Karena itu, DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung berbagai program prioritas pemerintah pusat, termasuk implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dengan tetap menyesuaikan pelaksanaannya terhadap kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.
“Pasti Indonesia akan sejahtera. Kalau daerah Makmur, Indonesia makmur. Daerah maju, Indonesia maju. Jadi pada dasarnya pemerintah pusat juga konsentrasi pembangunan dimulai dari daerah, termasuk melalui berbagai program-program yang direncanakan oleh pak Presiden. Program prioritas Presiden itu juga kami dukung sepenuhnya dengan Bahasa dan pengertian yang bisa diterapkan secara efektif dan efisien di daerah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) di Provinsi Bali, Senin (29/6).
Sebab, kata Buky, pihaknya mengakui bahwa pemerintah daerah turut merasakan dampak pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Namun demikian, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan di daerah.
Menurutnya, keterbatasan fiskal justru menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.
“Itu memang dirasakan oleh kami di daerah pengurangan dana transfer ya. Tetapi bukan berarti bahwa pembangunan tidak bisa berlanjut. Nah di sinilah justru tantangannya kita mengerti keuangan di pusat, dan kami di daerah juga akan mendorong kepala daerah agar lebih kreatif menjalankan roda pembangunan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Buky mencontohkan, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan pendataan ulang terhadap aset-aset milik pemerintah daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, agar dapat dimanfaatkan secara lebih produktif dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya, selaku tuan rumah Rakernas ADPSI mengapresiasi kepada seluruh peserta yang hadir dari berbagai provinsi di Indonesia. Ia menilai kehadiran lebih dari 240 peserta menjadi bentuk dukungan terhadap Provinsi Bali sekaligus memperkuat sinergi antardaerah dalam membahas berbagai isu strategis nasional.
Menurutnya, salah satu agenda penting dalam Rakernas kali ini adalah pembahasan mengenai kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Provinsi Bali memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain karena sektor pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
“Di Bali juga punya pariwisata yang nanti kami akan bahas tentang bagaimana fiscal pusat terhadap daerah khususnya provinsi Bali. Ini mendapat perhatian karena pariwisata ini kami tidak bisa hitung, beda dengan hasil bumi dan hasil alam. Tapi secara devisa, kami penyumbang devisa kira-kira berangka di 160-170 Triliun pertahun.”ujarnya.
Ia menjelaskan besaran kontribusi tersebut menjadi alasan agar kebijakan fiskal dari pemerintah pusat dapat memberikan perhatian yang lebih proporsional terhadap daerah-daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian.
Ia juga menambahkan, Rakernas ADPSI menjadi forum strategis untuk menyampaikan berbagai aspirasi daerah kepada pemerintah pusat sekaligus memperkuat dukungan DPRD se-Indonesia terhadap pelaksanaan program prioritas nasional.
(akn/ega)
