JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta tambahan anggaran sebesar Rp20,11 triliun untuk tahun 2027. Sebab masih terdapat sejumlah program yang masih kurang mendapatkan pembiayaan.
Menhub Dudy menjelaskan, pada tahun 2027 Kementerian mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp28,34 triliun saja. Namun jumlah dinilai masih kurang untuk dukungan keselamatan sebesar Rp7,98 triliun, dukungan pelayanan sebesar Rp9,17 triliun, layanan keperintisan sebesar Rp957 miliar, dan belanja pegawai sebesar Rp2 triliun.
“Kementerian Perhubungan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,11 triliun yang dilakukan untuk memastikan terpenuhinya aset keselamatan, konektivitas wilayah, serta keberlangsungan untuk kementerian,” ujarnya dalam Raker Bersama Komisi V DPR RI, Rabu (17/6/2026).
Menhub memaparkan, Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas, pagu indikatif Kemenhub tahun 2027 sebesar Rp28,34 triliun terdiri atas belanja non-operasional Rp20,88 triliun atau 73,65 persen, belanja pegawai Rp5,03 triliun atau 17,75 persen, dan belanja barang operasional Rp2,43 triliun atau 8,6 persen.
Dari sisi sumber pendanaan, alokasi terbesar berasal dari rupiah murni sebesar Rp15,05 triliun atau 53,1 persen. Sisanya berasal dari pinjaman luar negeri Rp4,77 triliun, PNBP Rp3,87 triliun, badan layanan umum (BLU) Rp2,42 triliun, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp2,21 triliun, serta hibah luar negeri sebesar Rp980 juta.
Dudy mengungkapkan, jika dibandingkan dengan indikasi pendanaan dalam Rencana Strategis Kemenhub 2025-2029, pagu indikatif 2027 masih mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp17,87 triliun atau 38,67 persen. Sementara dibandingkan kebutuhan aktual tahun 2027 sebesar Rp55,16 triliun, terdapat selisih atau gap anggaran mencapai Rp26,82 triliun atau 48,62 persen.
